PBB Tegaskan Tak Pernah Menerima Petisi Benny Wenda

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Ketua Komite Dekolonisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Rafael Ramirez menyatakan bahwa kabar soal petisi dilakukannya referendum untuk Papua yang disampaikan oleh kelompok separatis Benny Wenda hanyalah sebuah propaganda.

"Sebagai Ketua Komite Khusus Dekolonisasi PBB (C-24), saya maupun Sekretariat Komite, tidak pernah menerima, secara formal maupun informal, petisi atau siapa pun mengenai Papua seperti yang diberitakan dalam koran Guardian," kata Duta Besar Venezuela untuk PBB, Rafael Ramirez, sebagai ketua Komite Kolonisasi PBB di markas besar PBB di New York, (28/9).

Pernyataan Rafael tersebut dibuat pada 28 September 2017 bertempat di markas besar PBB untuk menglarifikasi berita pada 27 September 2017 di koran Guardian yang menyebut Benny Wenda telah menyampaikan petisi yang meminta dilakukannya referendum untuk Papua kepada Komite Dekolonisasi PBB.

Menjawab pertanyaan wartawan apakah Dubes Ramirez pernah berkomunikasi dengan Benny Wenda, Rafael menegaskan bahwa selaku Ketua Komite Dekolonisasi PBB, dia tidak mungkin berhubungan dengan pihak-pihak di luar agenda C-24.

Dia menyampaikan kegusarannya bahwa ada pihak atau individu yang mencatut namanya untuk tujuan propaganda.

Ketua Komite Dekolonisasi PBB itu kemudian menjelaskan bahwa mandat dari Komite Dekolonisasi terbatas kepada 17 "Non-Self-Governing Territories", dan dia menegaskan fakta bahwa Papua tidak termasuk dalam daftar 17 wilayah tersebut.

"Sebagai sesama anggota Gerakan Non Blok, kita selalu menjunjung tinggi prinsip utama GNB yang menghormati kedaulatan dan keutuhan wilayah negara anggota," ujar Ramirez.

Untuk itu, dia menekankan bahwa Venezuela tidak akan pernah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kedaulatan dan keutuhan wilayah Indonesia.

Menurut Dubes RI untuk PBB, Triansyah Djani pernyataan Ketua Komite Dekolonisasi PBB kembali menunjukkan bahwa kelompok separatis dan Benny Wenda telah menyebarkan berita palsu dan kebohongan kepada publik.

Kebohongan dan penyebaran berita palsu seperti itu sudah sangat sering dilakukan oleh kelompok separatis, khususnya apabila ada pertemuan besar PBB dan pada pertemuan yang dihadiri pejabat tinggi PBB.

"Tahun lalu Benny Wenda pernah menyebutkan bahwa telah menyerahkan dokumen mengenai Papua kepada Sekjen PBB, namun setelah dikonfirmasi ke kantor Sekjen PBB ternyata bohong," kata Triansyah. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement