Mendagri: Parpol Harus Selektif Pilih Calon Kepala Daerah

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta Partai Politik (Parpol) lebih selektif dalam menentukan calon kepala daerah yang akan diusung pada Pilkada serentak 2018.

Pernyataan Tjahjo ini disampaikan menyusul maraknya kasus kepala daerah yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Upaya kearah recruitment calon kepala daerah sudah mulai dilakukan dengan adanya psikotes, sekolah-sekolah partai dan diklat calon kepala daetah di sejumlah partai," ujar Tjahjo, Selasa (26/9/2017).

Untuk mengurangi kasus OTT Kepala Daerah, Tjahjo menekankan agar semua pihak, terutama partai politik lebih selektif terhadap calon kepala daerah yang memiliki integritas dan kometmen anti korupsi. 

"Untuk kurangi kasus OTT kepala daerah, maka peran semua pihak sangat penting untuk memilih kepala daerah yang diusungnya dengan integritas dan komitmen anti korupsi yang kuat," kata dia.

Lebih lanjut, bekas Sekjen PDI Perjuangan ini mengajak seluruh elemen masyarakat ikut mengawal terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih sesuai dengan poin ke 2 NAWACITA Presiden Joko Widodo - Jusuf Kalla.

"(Selain itu) Kemendagri meminta semua kepala daerah untuk berkomitmen melaksanakan sumpah dan jinjinya saat dilantik sebagai kepala daerah secara konsisten," kata Tjahjo.

Diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terbilang rajin melakukan operasi tangkap tangan (OTT) kasus korupsi di daerah. 

Dalam sebulan terakhir, KPK sudah menahan tiga kepala daerah yang terjaring OTT. Mereka adalah Bupati Batubara O.K. Arya Zulkarnaen, Wali Kota Batu Eddy Rumpoko dan Wali Kota Cilegon Tubagus Iman Aryadi. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement