HPN: Keterlibatan Swasta dalam Proyek Infrastruktur Dorong Pemerataan Ekonomi

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Gencarnya pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah diharapkan dapat mendorong perputaran roda perekonomian nasional. 

Sayangnya, menurut Ketua Bidang Pengembangan Usaha dan Bisnis Himpunan Pengusaha Nahdliyin (HPN), Choirul Sholeh Rasyid hal tersebut belum bisa dirasakan maksimal.

Sebab kata dia, proyek-proyek infrastruktur yang dianggap strategis masih didominasi oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sehingga peran swasta belum dimaksimalkan.

"Banyak proyek Infrastruktur yang nilainya kecil, di bawah 150 miliar digarap juga oleh perusahaan BUMN," papar Choirul, Jakarta, Kamis (14/9/2017).

Padahal menurut Choirul, nilai proyek yang di bawah Rp 150 miliar tersebut bisa dikerjakan perusahaan swasta nasional.

"Nilai proyek yang kecil bisa juga digarap swasta. Jadi gak usah BUMN yang mengerjakan," bebernya.

Choirul berkata, perlu ada upaya nyata untuk melibatkan pihak swasta dalam menggarap proyek-proyek infrastruktur strategis di berbagai wilayah di Indonesia..

"Perlu dibuat regulasi yang mengatur batasan nilai proyek  perusahaan BUMN biar ada pemerataan," tegas Choirul.

Dia menyebutkan, batasan nilai proyek infrastruktur penting diatur pemerintah agar tidak terjadi lagi monopoli oleh perusahaan BUMN. 

Lebih jauh anggota DPR priode 2004-2014 ini juga menilai bahwa regulasi tentang batasan nilai proyek bagi BUMN dan swasta dapat membantu pemerintah dalam mewujudkan pemerataan ekonomi.(*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement