Sumsel Peroleh Dukungan International untuk Pencegahan Karhutla

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) gencar melakukan upaya pencegahan kebakaran hutan dan pencegahan illegal logging. Ini dilakukan mengingat Sumsel memiliki wilayah yang sangat luas terkait restorasi lahan gambut akibat terbakar hutan dan lahan.

Gubernur Sumsel Alex Noerdin menjelaskan sejak tahun 2015 dan 2016 terjadi kebakaran lahan, dengan jumlah spot atau area yang terbakar mencapai ratusan hektar.

Data yang dihimpun Palembang TIMES, tercatat, pada 2015, hotspot yang muncul di wilayah Sumsel lebih dari 736,53 hektar, sedangkan pada 2016 sekitar 978 hektar hotspot (titik panas).

Pada tahun 2015 kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di wilayah Sumsel seluas 736 ribu hektar, pada 2016 seluas 998 hektar atau turun 99,8 persen.

"Untuk menanggulangi kebakaran lahan, kami bekerja cepat dengan melakukan penyiraman air dari udara  untuk memadamkan api," lanjutnya Alex Noerdin saat menjadi pembicara utama dalam diskusi di kantor perwakilan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODOC) di Menara Thamrin Lt 7 Jakarta, Senin (4/9/2017). 

Pada tahun 2017 sampai 31 Agustus 2017 operasi udara untuk pemadaman hotspot juga terus dilakukan. Tercatat telah dilakukan bombing 3.353 kali sortir dengan 166 kali penerbangan dan jumlah air yang ditebar sebanyak 9.806 ton.  "Berkat kerja keras semua pihak, kebakaran lahan dapat di atasi," jelasnya.

Terjadi kebakaran lahan gambut di sejumlah Provinsi di Indonesia beberapa tahun lalu penyebabnya beragam seperti diduga pembakaran lahan, hingga karena efek dari El Nino. 

Diskusi di kantor perwakilan PBB di Jakarta, juga dihadiri pembicara lainnya. Seperti Collie f. Brown, Contry manager UNODOC dan juga staf khusus Gubernur Sumsel tentang perubahan iklim, Najib Asmani. Serta dihadiri perwakilan lembaga terkait dengan lingkungan hidup.

Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari kedatangan Country Manager Liaison to ASEAN, Collie Brown pada Agustus lalu. Sebagai bentuk apresiasi UNODOC kepada Sumsel dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan, UNODOC mengundang Gubernur Sumsel untuk memaparkan upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (kahurtlah) dihadapan pihak mitra UNODOC

Sementara itu, Staf Ahli Bidang Lingkungan Pemprov Sumsel Najib Asmani mengatakan, Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui UNODOC berkomitmen untuk membantu Sumsel. "Yakni terkait dengan illegal logging dan pencegahan kebakaran hutan. PBB juga berencana mengirimkan tim untuk melakukan monitoring," pungkasnya.

UNODOC akan mendukung beberapa kegiatan di Sumsel terkait dengan kegiatan yang mengancam kerusakan hutan, penegakkan hukum, peningkatan kapaitas dan monitoring.

Dalam waktu dekat dikatakannya akan dilakukan MoU antara UNODC dan Gubernur Sumsel. “UNODOC sangat menghargai dan kagum Sumsel mampu menjalin kerjasama dengan banyak negara untuk restorasi hutan dan lahan Gambut,” ungkapnya.

Prioritas utama kegiatan restorasi di Sumsel adalah pencegahan karhutla, diawali dengan pemetaan kawasan rawan karhutla skala 1:50.000 dan menetapkan 171 Desa Peduli Api (DPA), termasuk di dalamnya 51 Desa Peduli Gambut (DPG) dari BRG, 51 Desa Makmur Peduli Api dari Perusahaan HTI, dan 35 Kelompok Tani Peduli API (KTPA) dari Perkebunan Kelapa Sawit, dan 5 Desa Sawit Tanggap Api (DSTA) dari IDH.

Selain itu, Provinsi Sumsel juga telah melakukan evaluasi terhadap 45 perusahaan, evaluasi lapangan yang terdiri dari 9 perusahaan HTI dan 36 perusahaan perkebunan dengan kriteria, 20 perusahaan dapat dikategorikan Sangat Baik (44 persen), 12 perusahaan dikategorikan Baik (27 persen), 9 perusahaan dikategorikan Cukup (20 persen), 4 perusahaan dikategorikan Kurang (9 persen), dan tidak ada perusahaan yang dikategorikan Sangat Kurang (0 persen). (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement