Kemenko Perekonomian Susun Peraturan Berdasarkan Benchmarking di Banyuwangi

Selasa, 22 Agustus 2017 - 19:19 | 25.24k

Tim dari Kemenko Perekonomian lakukan benchmarking di Kantor Pemkab Banyuwangi (Foto: Humas Pemkab Banyuwangi for TIMES Indonesia)

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Kementrian Koordinator Perekonomian Republik Indonesia melakukan benchmarking pelaksanaan beberapa program yang dilakukan oleh Pemkab Banyuwangi, Jawa Timur.

Benchmarking ini dilakukan untuk mencari masukan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) pemberian insentif dan kemudahan berusaha serta pengembangan usaha kecil dan menengah (UMKM).

“Kami bersama Kemendagri sedang merumuskan RPP mengenai pemberian insentif dan kemudahan berusaha. Kami juga tengah menyusun RPP pengembangan UMKM. Kami mengetahui jika Banyuwangi telah melaksanakan hal tersebut lebih advance dibanding daerah lain, makanya ke sini untuk melihat secara langsung,” kata Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Daerah dan Sektor Riil Kemenko Perekonomian, Ferry Irawan , Selasa (22/8/2017).

Tim dari Kemenko Perekonomian tersebut mendapatkan penjelasan terkait kemudahan investasi oleh tim Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Banyuwangi.

“Kami akan membawa apa yang kami dapatkan dari Banyuwangi dalam rapat bersama jajaran Kementerian di Jakarta. Apa yang kami temui di sini sangat menginspirasi,” kata Ferry.

Sementara itu Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengatakan Banyuwangi memang memberikan sejumlah insentif dan kemudahan bagi investor. Di antaranya berpotensi mendapatkan fasilitas berupa keringanan pajak daerah dan pembangunan infrastruktur penunjang. Namun ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi sebelumnya.

“Kriteria investor yang bisa mendapatkan insentif antara lain, memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat, menyerap banyak tenaga kerja lokal, menggunakan sumber daya lokal, memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto (PDRB), berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, bermitra dengan UMKM atau koperasi, dan memberi nilai tambah bagi produk lokal,” beber Anas. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.