Indonesia Positif

Mengenal Sosok Sekda Baru Kabupaten Probolinggo

Senin, 21 Agustus 2017 - 13:36 | 319.39k
Sekda Kabupaten Probolinggo, Soeparwiyono (foto: AJP.TIMES Indonesia)
Sekda Kabupaten Probolinggo, Soeparwiyono (foto: AJP.TIMES Indonesia)

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Terhitung sejak Rabu (16/8/2017), Pemkab Probolinggo memiliki sekda baru, hasil dari seleksi terbuka. Pejabat yang dilantik menjadi sekda, adalah Soeparwiyono, yang sebelumnya menjadi inspektur.

Sebagai sekda baru, banyak tugas yang tak mudah, telah menunggu Soeparwiyono. Karenanya, Bupati Probolinggo, P. Tantriana Sari saat pelantikan menyebut, sekda punya amanah yang cukup berat.

Siapa Soeparwoyono? Ia dilahirkan di Desa/Kecamatan Sumber, Kabupaten Probolinggo. Sejak kecil, ia 'hijrah' dari Sumber yang berada di pegunungan menuju Jember untuk menimba ilmu. Setelah 'kenyang' ilmu, ia kembali ke tanah kelahiran di Sumber pada tahun 1980.

Soeparwiyono-dan-Tutug-Edi-Utomo-kirirxvFD.jpgSekda Kabupaten Probolinggo bersama Kepala Diskominfo, Statistik dan Persandian, Tutug Edi Utomo (foto: AJP. TIMES Indonesia)

Di Sumber, Soeparwiyono mengabdi di kecamatan sebagai pegawai tidak tetap. Lima tahun kemudian, dia menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan terua bertugas di Sumber. Ini terjadi pada 1 Agustus 1985.

"Saya di Sumber dari tahun 1980 sampai 1991. Gaji saya waktu itu Rp 335," katanya kepada TIMES Indonesia, didampingi sang istri. Setelah sebelas tahun, Soeparwiyono dimutasi ke Kantor Pembantu Bupati di Gending. Kemudian secara berurutan dimutasi ke Sospol, KPU, Camat Pakuniran, Camat Wonomerto, Bakesbangpol Linmas, dan yang terakhir menjadi inspektur.

Soeparwiyono mengatakan, pemerintahan di Kabupaten Probolinggo selama ini sudah baik bahkan sangat baik. Sebagai orang nomor satu di birokrasi pemkab, ia bertugas mempertahankan prestasi tersebut.

"Harapannya ke depan, yang sudah baik ini akan menjadi lebih baik lagi dan seterusnya," ujar pejabat yang tergolong hemat bicara ini.

Menjawab pertanyaan wartawan seputar tantangan birokrasi menjelang pemilihan bupati (pilbup) tahun depan, Soeparwiyono berujar: "Perlu digaris bawahi mengingat tahun politik, PNS harus berhati-hati.

PNS itu punya kewajiban dan larangan-larangan." Kewajiban dan larangan yang dimaksud, telah diketahui bersama oleh PNS. Salah satunya, tidak berpolitik praktis. Ia berharap, ketentuan yang telah diatur dalam regulasi tersebut ditaati semua pegawai di lingkungan pemkab. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement



Editor : AJP-7 Editor Team
Publisher : Sholihin Nur

TERBARU

Togamas - togamas.com

INDONESIA POSITIF

KOPI TIMES