Politik

Begini Kata Ketua DPD Golkar Banyuwangi Terkait Dukungan Dalam Pilkada Jatim

Kamis, 17 Agustus 2017 - 20:15 | 63.74k
Ketua Dewan Pimpinan Daerah Golkar Banyuwangi, Ruliyono SH di DPRD Banyuwangi (Foto: Hafil Ahmad/TIMES Indonesia)
Ketua Dewan Pimpinan Daerah Golkar Banyuwangi, Ruliyono SH di DPRD Banyuwangi (Foto: Hafil Ahmad/TIMES Indonesia)

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Timur akan dilakukan pasa 2018 mendatang. Terkait hal ini, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) partai Golkar Banyuwangi siap menjalankan amanat partai mengenai siapa yang akan didukung.

“Pilkada Jatim itu ranahnya DPD Provinsi dan keputusan DPP Golkar. Bagi kami siapapun yang nantinya digariskan oleh partai, apakah Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas, Bu Khofifah apa Pak Syaifullah Yusuf yang digariskan oleh partai dan yang sudah ditetapkan, perbedaan apapun itu harus kita dukung, kita masih menunggu keputusan dari DPD Provinsi,” kata Ketua DPD Golkar Banyuwangi, Ruliyono SH di Banyuwangi. Kamis (17/8/2017).

Dia menambahkan, hasil Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Golkar Kabupaten Banyuwangi menilai bahwa program yang ditunjukkan dalam kepemimpinan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas dapat dirasakan secara bersama.

Untuk kesejahteraan masyarakat Banyuwangi, Ruliyono mengatakan, sudah cukup bagus. Ini bisa dilihat dari angka kemiskinan yang menurun dan pendapatan perkapita yang naik dan ekonomi kerakyatan semakin tumbuh.

“Saya dapat merasakan betul apa yang telah ditorehkan pak Anas. Saya kan Glenmore, usaha kafe dan tempat tongkrongan semakin banyak, artinya perekonomian rakyat terus tumbuh,” imbuh Ruli sapaannya.

Di sisi lain, marwah partai Golkar adalah sebagai partai yang mendukung pemerintahan. Kalau di Banyuwangi, anggota Fraksi Golkar yang tidak mendukung program Pemkab Banyuwangi atau mengkritisi tanpa diimbangi dasar hukum dan argumentasi logis akan diberikan sanksi, karena itu merupakan kebijakan partai.

Menurut Ruli, Bupati Banyuwangi selama ini telah bekerja keras sampai mampu mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 5 kali berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Boleh boleh mengkritik tapi yang membangun, apalagi mengkritik tanpa melihat data-data dan menimbulkan kegaduhan-kegaduhan maka Bupati akan rugi, WTP itu merupakan hasil kerja keras,” pungkasnya. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement



Editor : Wahyu Nurdiyanto
Publisher : Rizal Dani
Sumber : TIMES Banyuwangi

TERBARU

Togamas - togamas.com

INDONESIA POSITIF

KOPI TIMES