Pembangunan Wilayah Perbatasan, BNPP Minta Pemda Hindari Kepentingan Politik

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) meminta pemerintah daerah (Pemda) di perbatasan menghindari kepentingan politik dalam membangun wilayahnya.

Kepala BNPP Hadi Prabowo mengatakan, pembangunan di wilayah perbatasan murni harus dilakukan dalam rangka percepatan dan pemerataan pembangunan serta untuk kesejahteraan masyarakat di sana.

Karena itu ia berharap, pejabat lokal baik tingkat provinsi, kabupaten dan kota tidak sampai menjadikan program pembangunan perbatasan untuk kepentingan politik jelang Pilkada 2018 tahun depan.

"Ini mau pilkada 2018, jangan sampai mereka melihat kalau masyarakat di daerah perbatasan ini sedikit. Upaya pembangunan di sana tak akan mendongkrak perolehan suara. Ada sebagian daerah seperti ini," kata kepala BNPP Hadi Prabowo di Kantornya, Jakarta, Senin (14/8/2017).

Memang, sejauh ini masih banyak daerah yang ikut serta berkontribusi membangun daerahnya. Misal, saat pusat membangun sanitas, Pemda mendukung penyambungan perpipaanya. Sinergi inilah yang sangat diperlukan dalam mengembangkan perbatasan.

"Kami minta Pemda berpikir tidak sempit. Harus komprehensif. Sebab, di sana itu juga masyarakat mereka, otomatis perlu sinergitas," imbuhnya.

Hadi menegaskan, upaya pembangunan wilayah perbatasan tetap diperlukan kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah. "Kita harapkan peran pemda, ini harus komprehensif. Karena semuanya (perbatasan) adalah bagian dari kita semua, yakni NKRI," ujar dia.

Diakuinya, pembangunan fisik di wilayah perbatasan saat ini sudah selesai. Kini pemerintah terus berupaya menggenjot sektor infrastruktur sosial dan sarana prasarana seperti kesehatan, pendidikan dan perdagangan.

"Perbatasan ini sudah berjalan pembangunannya, termasuk kebutuhan sosial dasar dan perekonomiannya. Kita rencanakan ini sesuai RPJMN 2015 - 2019," pungkas Hadi. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement