Menko Perekonomian Umumkan Program Perhutanan Sosial

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Darmin Nasution mengumumkan program bernama Perhutanan Sosial, di acara Peringatan Hari Konservasi Alam Nasional (HKAN) 2017, di Taman Nasional Hutan Baluran, Situbondo, Jawa Timur, Kamis (10/8/2017).

Program yang disebut-sebut Presiden Joko Widodo sebagai program yang mampu menyejahterakan masyarakat itu dilakukan dengan membuka akses pengelolaan hutan kepada masyarakat.

Sebagian hutan milik Perhutani akan diperbolehkan dikelola masyarakat selama 35 tahun, 2 ribu hingga 4 ribu hektare luasnya di setiap daerah.

"Saya sudah rapat dengan beberapa pihak, termasuk Menteri LHK dan Menteri ATR terkait Perhutanan Sosial. Program Perhutanan Sosial tidak akan terlalu lama lagi untuk bisa berjalan di Baluran," kata Darmin dalam acara yang juga dihadiri Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Herman Khaeron dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya itulah.

Darmin menjelaskan masyarakat swasta pengelola Perhutanan Sosial akan dievaluasi 5 tahun sekali, dan akan digantikan bila dinilai tidak berhasil. Namun pemanfaatan hutan untuk peningkatan kesejahteraan dikatakannya tidak boleh merusak usaha konservasi yang ada.

"Konservasi kita dukung penuh, kita laksanakan sungguh-sungguh. Tapi konservasi bukan untuk konservasi saja, tapi konservasi untuk kita semua, untuk anda semua yang ada di sekitar area konservasi," imbuh Darmin.

Selain itu dia menganggap keterlibatan masyarakat sekitar area konservasi terhadap usaha konservasi hutan sangat penting. Maka diperlakukan leadership yang baik untuk mengajak mereka turut berpartisipasi, ditengah minimnya minat masyarakat pada kegiatan konservasi.

"Tidak ada leadership, tidak ada konservasi, karena tidak banyak yang mau urusi konservasi," pungkas  Darmin. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement