TIMESINDONESIA, JAKARTA – Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Banyuwangi, Jawa Timur, terus memperjuangkan terlaksananya Pekan Olahraga Kabupaten (Porkab). Selasa (31/7/2017), lembaga yang menaungi Cabang Olahraga (Cabor) ini menggelar hearing dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat yang juga menghadirkan sejumlah instansi terkait. Seperti Tim Pengendali Anggaran Daerah (TPAD) dan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora).
Namun sayang, pesta olahraga tingkat kabupaten yang menjadi rangkaian perayaan Hari Olahraga Nasional (Haornas) setiap 9 September, tersebut terancam gagal. Ini karena belum dilakukannya penganggaran oleh pemerintah daerah.
Menurut Sekretaris TPAD Banyuwangi, Samsudin, seharusnya anggaran Porkab dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2017, bukan dengan disisipkan dalam Perubahan Anggaran Keuangan (PAK). Terlebih kondisi APBD Kabupaten Banyuwangi, tahun 2017, terjadi defisit Rp 98.89 miliar.
“KUA PPAS (Kebijakan Anggaran Umum dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara), yang kemarin itu posisinya sudah balance, kalau yang ini (Porkab) dicukupi, yang lain harus dikurangi, kalau sudah begitu masuk ranahnya eksekutif dan legislatif,” katanya.
Dalam PAK, kata Samsudin, harusnya tidak ada kegiatan tambahan atau diistilahkan bukan kegiatan pokok. Dan Porkab, dinilai masuk kategori kegiatan pokok.
“Pertanyaannya, kenapa kok tidak masuk di APBD induk,” tegasnya.
Sementara itu, Sekretaris KONI Banyuwangi, Mukayin, menilai pelaksanaan Porkab sebagai perayaan Haornas sangat penting demi mendorong prestasi atlit. Apalagi dibanding kabupaten lain, seperti Probolinggo, Situbondo dan Bondowoso, Banyuwangi, tergolong paling ketinggalan.
Karena sepanjang sejarah, memang belum pernah digeber di Bumi Blambangan. Artinya, kondisi ini sangat bertolak belakang dengan pencetusan program-program pemerintahan dimana Banyuwangi selalu menjadi yang terdepan.
“Berbeda dengan Probolinggo, Situbondo dan Bondowoso setiap tahun selalu dilaksanakan, Banyuwangi belum pernah sekalipun memfasilitasi atlet lokal yang terdiri dari 30 Cabor dalam perayaan Haornas 9 September,” katanya.
Meski mendapat penolakan eksekutif, Wakil DPRD Banyuwangi, H Joni Subagyo, selaku pimpinan hearing, berjanji akan turut memperjuangkan pencairan anggaran Porkab 2017, sebesar Rp 2 miliar dalam PAK. Sebagai win-win solution, Dewan akan mendampingi KONI untuk menemui Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas.
“Supaya ada solusi, sehingga Porkab sebagai ajang pembinaan atlit lokal dapat terlaksana,” katanya. (*)
**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.
Advertisement
Editor | : Wahyu Nurdiyanto |
Publisher | : Ahmad Sukmana |
Sumber | : TIMES Banyuwangi |