TIMESINDONESIA, JAKARTA – Penyelenggaraan Pilkada serentak 2018 diharapkan dapat terselenggara tanpa diwarnai kampanye menghujat serta berbau SARA.
Demikian itu disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo dalam keterangan teks kepada TIMES Indonesia, Senin (31/7/2017).
"Kampanye-kampanye dianggap menghujat dan berbau SARA nantinya dapat memicu konflik. Larangan kampanye itu harus dilarang," jelas Tjahjo.
Untuk itu, dia menegaskan peran aparat penegak hukum sangat sentral dalam pengamanan Pilkada yang akan berlangsung 27 Juni 2018 mendatang itu.
"Peran aparat penegak hukum jelas di situ (mencegah kampanye menghujat dan berbau SARA)," tegasnya.
Lebih lanjut, bekas Sekjen PDI Perjuangan ini mengatakan, bahwa upaya diteksi dini sangat penting dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran saat pesta lima tahuanan tersebut berlangsung.
Sebab itu, ia menekankan seluruh aparat, mulai pusat sampai daerah tetap bersenergi menjaga kondusifitas daerah saat maupun pasca Pilkada.
"Diteksi dini, cipta kondisi ini harus tersistem danbterpola. Dadar hukumnya jelas," kata Tjahjo.(*)
**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.
Advertisement
| Editor | : Wahyu Nurdiyanto |
| Publisher | : Sholihin Nur |
| Sumber | : TIMES Blitar |
