TIMESINDONESIA, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menegaskan, peran aparat penegak hukum sangat sentral dalam pengamanan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018.
Karena itu, Tjahjo meminta aparat setempat lebih peka dan melarang segela bentuk kampanye menghujat serta berbau SARA.
Sebab kata dia, demikian itu agar penyelenggaraan pemilihan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati serta wali kita/wakil wali kota, 27 Juni 2018 tersebut jauh lebih demokratis dibanding tahun sebelumnya.
"Kampanye-kampanye dianggap menghujat dan berbau SARA nantinya dapat memicu konflik. Larangan kampanye itu harus dilarang. Peran aparat penegak hukum jelas di situ," papar Tjahjo dalam keterangan teks kepada TIMES Indonesia, Senin (31/7/2017).
Kata bekas Sekjen PDI Perjuangan ini, upaya diteksi dini sangat penting dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran saat Pilkada. Karena itu, ia menekankan seluruh aparat, mulai pusat sampai daerah tetap bersenergi menajaga kondusifitas daerah saat maupun pasca Pilkada.
"Diteksi dini, cipta kondisi ini harus tersistem danbterpola. Dadar hukumnya jelas," imbuh Tjahjo. (*)
**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.
Advertisement
| Editor | : Yatimul Ainun |
| Publisher | : Sholihin Nur |
| Sumber | : TIMES Jakarta |
