Bupati Bondowoso Pantas Jadi Cermin Kepemimpinan Nasional

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Kabupaten Bondowoso mendapat predikat pemerintahan yang inklusif (Inclusive Governance). Predikat ini berdasarkan riset yang dilakukan Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (Lakpesdam PBNU) bekerjasama dengan Center for Marginalized Communities Studies (CMARs).

Dalam riset tersebut, Lakpesdam PBNU bekerjasama dengan Center for Marginalized Communities Studies (CMARs) melihat kapasitas beberapa daerah kabupaten/kota dalam membangun pemerintahan inklusif.

Ada empat kota/kabupaten yang diriset, yakni Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat; Kota Bogor, Jawa Barat; Kabupaten Kuningan, Jawa Barat; dan Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur.

Dari penelitian tersebut, Bondowoso dinilai sebagai daerah yang sukses menciptakan harmoni sosial terutama dalam konflik isu agama Syi’ah-Sunni.

Keberhasilan ini tak lepas dari peran kepala daerah yang mampu merangkul semua pihak, mempersatukan dalam sebuah keberagaman. 

Dalam hal ini, Bupati Bondowoso, H Amin Said Husni termasuk tipelogi pemimpin yang masuk kategori inklusif governance.

Salah satu tolak ukurnya menurut Ahmad Zainul Hamdi dari CMARs, Amin mampu mengeliminasi diskriminasi, memberikan kesempatan dan pelayanan yang sama kepada semua warga negara atau masyarakat.

Hal itu seperti yang dituangkan dalam buku “Ruang Untuk Yang Kecil Dan Berbeda” hasil dari riset tersbut.

Dalam kesempatan yang sama Peneliti LIPI, Irene H Gayatri, MA, mengapresiasi adanya hasil riset yang dilakukan oleh Lakspesdam PBNU terkait isu yang cukup sensitif akhir-akhir ini.

Menurutnya, harus terus didorong sebuah pemerintahan yang inklusif terhadap isu mayoritas - minoritas.

“Perlu terus digaungkan sebuah model pemerintah daerah yang inklusif, yang penting betul–betul berangkat dari fakta di lapangan, sehingga layak jadi cerminan kepemimpinan nasional,” ujarnya saat hadir pada acara Luanching dan Bedah Buku “Ruang Untuk Yang Kecil Dan Berbeda” di Gedung PBNU Lantai 5, Kramat Raya, Jakarta, Rabu (26/7/2017).

Terkait hal ini, Amin Said kepada TIMES Indonesia di sela-sela acara bedah buku oleh Lakspesdam PBNU itu mengatakan, bahwa salah satu kunci membangun daerah yang harmoni adalah membangun sebuah komunikasi dan dialog kepada semua pihak, baik secara struktur atau kultur.

Di samping itu, menurut Amin, penting juga memberikan pemahaman kepada semua lapisan masyarakat terkait realitas kemajemukan masyarakat Indonesia, khususnya juga masyarakat Bondowoso.

“Tak kalah pentingnya membangun sinergitas antara umara dan ulama dalam mengayomi masyarakat, serta memberikan ruang berekspresi bagi semua lapisan masyarakat baik minoritas ataupun mayoritas,” tegas Bupati yang pernah menjadi anggota DPR RI ini. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement