Nelayan Masalembu Dukung Kebijakan Menteri Perikanan

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Ratusan nelayan di Pulau / Kecamatan Masalembu, Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, memberikan dukungan penuh terhadap KKP yang melarang penggunakan cantrang dalam menangkap ikan.

Bahkan, beberapa hari lalu, kaum nelayan Masalembu berkirim surat ke Presiden Joko Widodo dengan cap jempol darah.

Informasinya, surat yang dikirim warga Masalembu itu, mencapai 600-700 surat dari nelayan Masalembu. Sebab, bagi nelayan Masalembu, penggunaan alat tangkap ikan berupa cantrang, dapat merusak ekositem laut, biota laut serta menghancurkan masa depan nelayan Masalembu.

Sebagai bentuk kebanggaan dari Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Ibu menteri ini langsung membuat status di media sosial twitter @susipudjiastuti sebagai bentuk kebanggaan dan haru terhadap warga nelayan di Pulau Masalembu.

”Haru, bahagia, Amin. Sy diberi kesempatan untuk melakukan sesuatu yg membuat masyarakat masalembo percaya laut adalah masa depan bangsa,” twit dari Menteri KKP Susi Pudjiastuti.

Sementara itu, salah satu warga pulau Masalembu, Masyanto membenarkan jika belakangan memang tidak sedikit nelayan menggunakan alat tangkap ikan tidak ramah lingkungan seperti cantran. Padahal, alat tangkap ikan tersebut dapat merusak biota laut.

”Menangkap ikan dengan cantrang, ikan-ikan kecil ikut terbawa. Ikan kecil yang mestinya berproduksi, tetapi malah di rusak,” ujar Masyanto, warga Dusun Baru, Desa Masalima, Kecamatan Masalembu, kepada TIMES Indonesia.

Sementara itu, Anggota DPRD Sumenep asal Pulau Masalembu, Darul Hasyim Fath mengatakan, nelayan Masalembu tidak pernah menggunakan cantrang untuk menangkap ikan. Alat tangkap tersebut dapat merusak masa depan nelayan. Nelayan Masalembu, menggunakan pancingan dan payang dengan lebar 1 inci dan panjang 15-35 meter.

”Walau begitu, nelayan dapat menangkap ikan dalam jumlah besar. Bahkan dengan kapal kecil mereka berhasil menangkap 2-3 ton ikan. Bila dikalkulasikan, masyarakat setempat bisa memperoleh Rp20 juta – Rp 25 juta per kapalnya,” tegas politisi PDI Perjuangan itu. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement