TIMESINDONESIA, JAKARTA – Bupati Tulungagung Sahri Mulyo mendukung sikap ormas NU setempat yang menolak kebijakan "full day school" dengan membubuhkan tanda tangan petisi di atas selembar kain panjang.
"Memang sebaiknya kebijakan 'full day school' itu sebaiknya ditunda," kata Sahri Mulyo kepada wartawan di Tulungagung, Minggu (23/7) dilansir Antara.
Menurut Sahri, Jawa Timur identik dengan warga nahdliyin. Jumlah warga nahdliyin saat ini mencapai 80 persen lebih dari total penduduk Jatim yang menurut statistik mencapai 40 juta lebih.
"Jatim itu identik dengan NU, dan NU identik dengan madrasah diniyah. Sehingga jika kebijakan 'full day school' ini diterapkan maka dikhawatirkan pendidikan akhlak itu bakal 'njomplang' (tidak seimbang)," katanya.
Sikap Pemda Tulungagung sejalan dengan sikap NU dalam hal FDS karena mayoritas warganya adalah nahdliyin, sehingga aspirasi ormas Islam terbesar itu selalu menjadi acuannya dalam mengambil kebijakan dalam hal layanan publik.
"Saya instruksikan kepada dinas pendidikan untuk tidak menerapkan kebijakan FDS ini karena memang faktanya program lima hari masuk sekolah ini tidak cocok diimplementasikan di Tulungagung," ujarnya.
Sahri mengaku belum mendengar ada sekolah di daerahnya yang sudah mulai menerapkan sistem FDS, yakni SMAN 1 Boyolangu, SMAN 1 Kedungwaru, SMAN 1 Rejotangan, SMKN 1 Boyolangu, SMKN 3 Boyolangu dan SMKN Bandung.
"Jenjang SMA/SMK tidak di bawah kewenangan Dindik Tulungagung, melainkan langsung dikelola oleh provinsi. Jika ada sekolah di bawah naungan pemkab yang berkeras menjalankan FDS ini, nanti akan saya panggil kepala dinas (pendidikan) agar kebijakan itu dipending dulu," katanya. (*)
**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.
Advertisement
| Editor | : Faizal R Arief |
| Publisher | : Rizal Dani |
| Sumber | : Antara News |
