BBM Langka, Warga Raas Datangi Gedung Dewan Sumenep

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Sejumlah warga dari Pulau Raas, Kecamatan Raas, mendatangi gedung DPRD Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur. Sebab, warga terutama kaum nelayan di wilayah tersebut kesulitan mendapatkan bahan bakar minyak atau BBM. 

Pantauan TIMES Indonesia, warga tersebut tiba di Gedung Komisi II DPRD Sumenep, pukul 11.30 WIB, Selasa (18/7/2017). Namun, karena bukan domain komisi II, mereka disarankan ke Komisi I DPRD Sumenep. 

Menariknya, ketika tiba di ruang komisi I, tidak ditemui oleh satu anggota dewan karena wakil rakyat sedang tidak ada di ruangan. Bahkan, staff DPRD yang biasanya selalu ada di ruangan, tidak kelihatan.

"Kami sangat kecewa. Sebab, ketika kami memasuki ruang Komisi I, tidak ada satupun wakil kami yang duduk di kursi legislatif, ada di ruangannya. Padahal, kami ingin menyampaikan aspirasi masyarakat," ujar Fauzi, korlap audensi tersebut. 

Menurutnya, kondisi di Pulau Raas, masyarakat benar-benar kesulitan untuk mendapatkan BBM. Terutama, nelayan ketika akan melaut, tidak bisa bekerja karena BBM semakin langka. 

"Sebenarnya, di Raas terdapat APMS (Agen Premium & Minyak Solar) namun hingga kini masih belum beroperasi. Padahal, sudah di bangun sekitar tahun 2013. Tapi, hingga sekarang belum menjual BBM," keluhnya. 

Diakuinya, memang ada BBM di sekitar Raas. Tapi, dijual oleh pengecer dan pengecer pun menjual dengan harga yang cukup mahal hingga Rp 10 ribu/liter. Itupun masih kesulitan untuk mendapatkan bensin tersebut. 

"Kalau eceran, tidak ada yang tahu takaran dari BBM yang dijual. Apakah sesuai satu liter atau tidak. Harganya pun jauh dari HET hingga Rp 10 ribu per liter," terangnya. 

Pihaknya meminta kepada wakil rakyat agar memperhatikan persoalan tersebut. Jika dibiarkan, maka masyarakat terutama yang akan melaut atau nelayan akan kesulitan untuk mendapatkan BBM.

"Kalau misalnya tidak mau beroperasi, kami meminta wakil rakyat untuk mencabut izin operasional dari APMS. BBM di Raas selama ini terdistribusi ke ke pengepul saja. Sehingga hargannya pun mahal. Wakil rakyat harus tegas," pungkasnya. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement