Pembatasan Toko Waralaba Banyuwangi dapat Apresiasi Mendag

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita mengapresiasi kebijakan ekonomi Pemkab Banyuwangi yang membatasi pendirian toko waralaba. Mall juga dilarang dibangun di tengah kota, melainkan di kecamatan agar pusat ekonomi tak menumpuk di pusat kota.

Hal itu disampaikannya saat melakukan tinjauan harga di Pasar Blambangan, Jalan Basuki Rahmat, Banyuwangi, Jawa Timur, hari ini, Selasa (20/6/2017).

"Banyuwangi ini sudah mulai melakukan pembangunan yang berkeadilan. Saya sudah dengar, di Banyuwangi ini gerai ritel modern sangat dibatasi, bahkan dilarang. Ini melindungi pedagang-pedagang kecil," kata Enggar, sapaan Enggartiasto Lukita

Namun tidak bisa dibilang Banyuwangi anti pasar modern. Karena bila masyarakat sudah mencapai kemampuan ekonomi tertentu dengan pendapatannya, baru izin pembangunan pasar modern diterbitkan.

"Karena memang kita tidak bisa menghentikan pembangunan mall. Namun, pemkab telah ada perhitungan tersendiri, kapan izin bisa berdiri. Ini yang menarik," jelas dia.

Dalam kunjungan kerja di Banyuwangi, Mendag memberikan apresiasinya pada pengelola pasar Blambangan Banyuwangi karena mampu menjaga kebersihan pasar.

"Ini satu contoh yang menarik. Pasar ini saluran airnya lancar. Cukup bersih. Saya apresiasi ini," puji Mendag.

Sementara itu, Wakil Bupati Banyuwangi Yusuf Widyatmoko menjelaskan, salah satu kebijakan di bidang perdagangan yang pro-usaha kecil adalah pembatasan gerai ritel modern.

"Gerai ritel modern sangat dibatasi, bahkan dilarang. Sedikit ritel modern yang ada saat ini izinnya sudah diberikan pada era sebelumnya, jadi tidak bisa serta-merta dicabut karena bisa dituntut secara hukum dan menimbulkan ketidakpastian iklim usaha," ujar Wabup Yusuf saat mendampingi Mendag dalam sidak tersebut. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement