Bandara Blimbingsari Akan Dikelola AP II, Begini Penjelasan Bupati Anas

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Terkait rencana penyerahan pengelolaan Bandara Blimbingsari ke Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pengelola bandara, PT Angkasa Pura II (Persero), Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas menyerahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Pusat. Ini mengingat pengelolaan bandara menjadi wewenang Pemerintah Pusat.

"Pengelolaan bandara itu wewenang Pemerintah Pusat, sehingga Pemerintah Daerah dalam posisi taat pada apapun kebijakan pusat," kata Anas, Senin (19/6/2017).

Anas mengatakan, dari aspek profesionalisme, antara dikelola UPBU Kemenhub dan AP II sama-sama profesionalnya.

”Bandara ini sistemnya risiko tinggi. Kalau tidak profesional, tidak bisa jalan. Mungkin yang membedakan antara UPBU dan AP II adalah dari sistem pendanaan. Kalau dikelola AP II otomatis bukan dana APBN, karena mereka perusahaan negara,” ujarnya.

Hal ini senada dengan keterangan Kepala Bandara Blimbingsari Dodi D Cahyadi yang mengatakan pihaknya telah mengusulkan program pengembangan bandara senilai Rp 250 miliar dana APBN 2018. Namun bila ada perubahan, misal pengelolaan dialihkan ke AP II, usulan program itu akan dibatalkan.

“Kalau pengelolaan dialihkan ke AP II, pengajuan program pengembangan bandara harus ditujukan ke AP II,” ujar Dodi.

Sebelumnya, alih kelola Bandara Blimbingsari ke AP II, ditegaskan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat meninjau Pelabuhan Ketapang, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Sabtu (17/6/2017).

“Sudah kita serahterimakan ke AP II, prosesnya mungkin butuh waktu 2 sampai 3 bulan. Pertimbangan kita memutuskan itu karena dianggap lebih profesional,” kata Menhub Budi.(*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement