Belum Ada Pejabat Difinitif, Lelang Proyek Kotabaru Dipastikan Telat

TIMESINDONESIA, KOTABARU – Belum adanya pejabat difinitif di sejumlah Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) di Pemkab Kotabaru, Kalimantan Selatan membuat puluhan proyek  yang mengacu pada APBD 2017 terlambat dilelang.

Sekretaris Daerah Kabupaten Kotabaru, H Said Akhmad mengakui kalau keterlambatan lelang bagi sebagian proyek APBD 2017 karena pihaknya masih menuntaskan polemik 13 pejabat pratama yang menolak difungsionalkan akibat adanya lelang jabatan kepala dinas.

Akibatnya sejumlah proyek harus terlambat dan belum dikerjakan. “Penyebab keterlambatan lelang itu, karena belum adanya pimpinan definitif di beberapa Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD)," kata Said, Selasa (13/6/2017).

Pihaknya, ujar Said, sedang berusaha menuntaskan polemik SOPD yang kosong dan masih dijabat PLT itu. Sambil menuntaskan soal polemik dengan melibatkan tim Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), pihaknya scepatnya melakukan lelang tujuh jabatan tinggi pratama di Kotabaru.

Tujuh jabatan tinggi pratama (ITP) adalah Jabatan Tinggi Pratama (JTP) untuk Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan, Badan Lingkungan Hidup, serta Dinas Perijinan dan Penanaman Modal Daerah.

Menyusul Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD), Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Pertanahan, Perumahan dan Permukiman.

”Semoga bisa cepat selesai sehingga lelang proyek juga bisa diselesaikan dan hasil proyek segera dinikmati masyarakat,” ujar Said.

Sementara itu Kabid Pengadaan Barang dan Jasa Sekretaris Daerah Kotabaru, Johanor mengatakan hingga 12 Juni 2017, paket lelang proyek yang ditawarkan sebanyak 70 paket pekerjaan.

Sementara jumlah paket lelang lain masih dibahas dan akan dituntaskan segera mekanismenya. Diharapkan mekanisme selesai, bersamaan dengan sudah ditunjukannya Kepala SOPD definitif. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement