Indikator
  • USD → IDR Jual: 13,307 • USD → IDR Beli: 13,321
  • EUR → IDR Jual: 15,495 • EUR → IDR Beli: 15,515
  • HKD → IDR Jual: 1,704 • HKD → IDR Beli: 1,706
  • JPY → IDR Jual: 119 • JPY → IDR Beli: 119
  • AUD → IDR Jual: 10,531 • AUD → IDR Beli: 10,548
  • SGD → IDR Jual: 9,754 • SGD → IDR Beli: 9,772
  • Emas Jual → 550,000 • Emas Beli → 528,000
  • Perak Jual → 10,300
  • Update Tanggal 22-07-2017
Ketahanan Nasional

Presiden Janjikan SDA untuk Kemakmuran Rakyat

Home / Ekonomi / Presiden Janjikan SDA untuk Kemakmuran Rakyat
Presiden Janjikan SDA untuk Kemakmuran Rakyat Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla sesaat sebelum memimpin Rapat Terbatas, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (10/1) sore. (foto: setkab for TIMES Indonesia)

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Pemerintah Indonesia mengingatkan bahwa pemanfaatan sumber daya mineral dan batubara benar-benar dipakai untuk kepentingan rakyatnya. Apalagi Indonesia menduduki peringkat ke 10 untuk cadangan batubara dunia dan diprediksi 83 tahun mendatang sudah akan habis.

’’Prinsip yang harus dipegang adalah bahwa sumber daya alam (SDA) harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia,” kata Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) saat memberikan pengantar pada Rapat Terbatas (ratas) tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Mineral dan Batubara, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (10/1) sore.

Jokowi menegaskan, bahwa pengelolaan sumber daya alam, harus selalu memperhatikan kemanfaatan, keberlanjutan, dan juga aspek lingkungan hidup. Dan yang lebih penting keberpihakan pada kepentingan nasional .

Sementara, Menteri ESDM Ignatius Jonan menegaskan akan melaksanakan arahan presidennya. ’’Jadi perubahan dan sebagainya (regulasi dan kebijakan, red) ini harus disesuaikan dengan spirit itu,” kata Jonan.

Jonan juga menegaskan akan menekankan adanya penciptaan lapangan kerja dan dampak terhadap perekonomian. Baik di daerah masing-masing maupun secara nasional.

Selain itu, lanjut Jonan, peemrintah juga akan menekankan agar tidak ada distorsi atau peraturan-peraturan yang bisa membuat perekonomian lokal maupun nasional itu terganggu, apalagi masalah penciptaan lapangan kerja.

Rapat terbatas itu dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan, Mensesneg Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly, Kepala BKPM Thomas Lembong, dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian. (*)

Berita Terkait

Komentar

Top
Tim.my.id Wawanita.com satriamedia.com