Ormas, Polri, dan Jurnalis Deklarasi Koalisi Masyarakat Anti Hoax

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Semakin banyaknya berita hoax membuat Jurnalis Malang Raya, perwakilan masyarakat Malang, Polri, dan aktivis medsos, mendeklarasikan "Koalisi Masyarakat Anti Hoax".

Berawal dari diskusi publik Tsunami Media Sosial, di ruang Capolista Ijen Suites Resort and Convention, Sabtu (7/1/2017) malam, para peserta yang terdiri dari perwakilan masyarakat, stake holder, dan jurnalis, bersatu sekaligus mengokohkan persatuan untuk memerangi berita hoax. Deklarator yang hadir antara lain dari Polri, politisi, akademisi, dewan pers, IJTI, AJI, PWI, PCNU, KNPI, GM FKPPI, media mainstream, tokoh masyarakat, dan kalangan humas instansi.

Diskusi publik ini sendiri menghadirkan anggota Komisi III DPR RI Moreno Soeprapto, Kapolres Malang AKBP Y.S. Ujung, anggota Dewan Pers Ratna Komala, dan Pakar Komunikasi UB Dr Anang Sujoko. Diskusi ini turut diikuti oleh berbagai kalangan masyarakat mulai hari humas pemerintah Malang Raya, komunitas media sosial, organisasi masyarakat, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Malang, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Malang Raya dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Malang, dan didukung penuh TIMES Indonesia.

"Kami yang berdiri di sini sebagai masyarakat peduli kesatuan dan ketangguhan NKRI medeklarasikan untuk membangun masyarakat anti hoax," kata Anang Sujoko, saat membacakan deklarasi.

Berdasarkan hasil diskusi, Indonesia sedang berada di kondisi darurat hoax. Dari 132 juta pengguna internet tahun 2016, sebagian besar menggunakan media sosial.

Jumlah pengguna media sosial itu untuk mengakses informasi yang belum tentu jelas kebenarannya. Sebab, menurut catatan dari Google, ada kecenderungan 82 persen berita yang tersebar di internet cenderung ke arah negatif.  

Oleh karena itu, pemerintah, media, dan masyarakat harus mampu bersinergi untuk memerangi pemberitaan hoax tersebut. Banyaknya informasi hoax yang tersebar dari media yang bukan dari media resmi dan tercatat di dewan pers, setidaknya jangan dipercaya masyarakat. 

Selain tidak benar, informasi tersebut berupaya untuk merusak NKRI dan kebhinekaan yang telah menjadi karakteristik bangsa Indonesia.

Sementara itu, dalam deklarasi yang disepakati bersama itu berisikan tentang mendorong pemanfaatan media sosial secara positif, memahami bahwa Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa, bahasa, adat dan agama, sehingga seluruh kalangan akan berperan aktif dalam mencegah upaya pecah belah NKRI termasuk penyebaran isu SARA. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement