Peristiwa Nasional

Perpustakaan Nasional Perlu Perubahan Revolusioner

Kamis, 21 Juli 2016 - 13:46 | 96.65k
Anggota DPR RI, Dony Ahmad Munir (Foto: dpr.go.id)
Anggota DPR RI, Dony Ahmad Munir (Foto: dpr.go.id)

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Anggota Komisi X DPR RI, Dony Ahmad Munir, menegaskan perlunya perubahan revolusioner pada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PNRI), agar minat baca meningkat dan semakin digemari masyarakat. Dibandingkan dengan negara lain, minat baca masyarakat di Indonesia masih rendah.

“Ini menjadi salah satu tugas besar PNRI. Pemerintah dan DPR harus peduli untuk memberikan perhatian kepada PNRI, dalam rangka mencapai tujuan atau sasaran RPJMN 2014-2019. Yakni meningkatkan budaya membaca dan minat membaca masyarakat, serta literasi membaca,” ujar Dony, Rabu (20/07/2016) di Gedung DPR RI, Jakarta.

Menurutnya, pelayanan perpustakaan di daerah masih sangat minim. Ironisnya, kepala perpustakaan di daerah ditempati oleh 'orang buangan', yang dikhawatirkan berdampak pada pelayanan perpustakaan.

“Layanan perpustakaan harus lebih baik lagi dari sisi fasilitasnya, koleksi bukunya bisa bertambah dan variatif, termasuk meningkatkan aksesibiltas masyarakat yang belum terkoneksi internet. Perpustakaan harus hadir di tengah-tengah masyarakat. Untuk itulah dibutuhkan program yang bagus dan anggaran yang memadai. Dengan anggaran yang memadai, sehingga target dapat tercapai,” jelas politisi PPP ini.

Doni menyarankan, perlu dilakukan penambahan pustakawan dan pengelola pustaka. Mengingat jumlah pustakawan yang semakin berkurang, termasuk minat masyarakat untuk studi jurusan pustaka juga rendah.

“Ini harus ada upaya yang lebih optimal dari Pemerintah khusus dari PNRI, bagaimana mengatasi minat baca, budaya membaca, sarana, pelayanan, koleksinya, hingga pengelolanya,” kata anggota DPR dapil Jawa Barat ini.

Terkait pagu anggaran PNRI pada RAPBN 2017 yang menurun, Dony berkomitmen untuk menjadi perhatian DPR agar anggaran dapat ditingkatkan.

“Tapi, ketika kita ingin meningkatkan anggaran PNRI prestasi kerja yang dicapai akan seperti apa? Target capaiannya harus jelas. Sehingga masyarakat mendapat dampak positif dari RKAKL (Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga –red) PNRI di tahun mendatang,” tandasnya.

Pada RAPBN 2017, PNRI mendapat anggaran sebesar Rp 563 miliar, dari total kebutuhan anggaran sebesar Rp 1,874 triliun. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement



Editor : Wahyu Nurdiyanto
Publisher : Ahmad Sukmana
Sumber : DPR RI

TERBARU

Togamas - togamas.com

INDONESIA POSITIF

KOPI TIMES