TIMESINDONESIA, SURABAYA – Petani garam dari Sampang, Madura yang tergabung ke dalam Kerukunan Pemilik Lahan Tambak Garam (KPLTG) ngeluruk DPRD Jatim karena garamnya yang diserap oleh PT garam sangat rendah. Padahal pemerintah pusat telah menggelontorkan anggaran sebesar sebesar Rp 222 miliar ke PT Garam untuk menyerap garam rakyat.
Ketua KPLTG Kabupaten Sampang, Mohammad Yanto mengatakan, alokasi anggaran dari pemerintah pusat ke PT Garam tersebut untuk penyerapan garam se- Indonesia, salah satunya Madura sebagai daerah penghasil garam terbesar di Indonesia.
"Kita meminta Komisi B mengawal nasib petani dan mendesak PT Garam merealisasikan program penyerapan garam petani. Apalagi di musim hujan ini petani berharap pemerintah bisa menyerap garam petani secara maksimal dan membeli sesuai harga pokok pemerintah," pintanya, di gedung DPRD Jatim, Senin (28/3/2016).
Sementara itu, Anggota Komisi B DPRD Jatim, Rofik menegaskan, Komisi B secepatnya memanggil PT Garam untuk meminta klarifikasi permasalahan tersebut, karena nasib petani tergantung pada pemerintah. Jika pemerintah tidak membeli garam petani, maka petani terpaksa menjual garamnya ke tengkulak dengan harga sangat rendah jauh dibawah HPP.
"Alokasi anggaran untuk penyerapan garam rakyat itu ditujukan untuk menstabilkan harga garam petani. Jika pemerintah tidak merealisasikan program tersebut imbasnya harga garam petani anjlok dan tidak sesuai HPP, akibatnya petani rugi karena harga jual tidak sesuai dengan biaya produksi," ungkap Politisi dari fraksi PPP ini. (*)
**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.
Advertisement
