TIMESINDONESIA – TIMESINDONESIA, MADURA – Delapan bulan berjalan, serapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, baru mencapai 30 persen. Meskipun tergolong kecil, namun DPRD Pamekasan, masih menganggap itu hal yang wajar.
Ketua DPRD Pamekasan, Halili Yasin, mengatakan, minimnya serapan APBD itu tidak hanya terjadi di Kabupaten Pamekasan saja. Tetapi hampir di seluruh Indonesia mengalami hal yang sama. Bahkan di beberapa kementerian juga minim penyerapan anggaran.
“Serapan APBD belum maksimal, padahal sudah delapan bulan berjalan dan ini gejala nasional,” terang Halili, Kamis (27/8/2015).
Adik kandung Bupati Pamekasan ini menambahkan, minimnya serapan anggaran juga terjadi pada tahun 2014 kemarin. Bahkan sampai akhir tahun anggaran, serapannya hanya 40 persen. Hal itu disebabkan karena banyaknya aturan baru dari pemerintah pusat. Aturan baru itu menyebabkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) takut untuk menyerap anggaran karena khawatir tersandung masalah aturan dan perundang-undangan.
Namun demikian, tahun ini pihaknya yakin APBD akan terserap maksimal sampai akhir tahun. DPRD Pamekasan akan mendukung SKPD untuk mempercepat pelaksanaan program dan pembangunan di Kabupaten Pamekasan.
Minimnya serapan anggaran ini, dianggap kegagalan pimpinan SKPD dalam melakukan percepatan pembangunan di Pamekasan. Hal ini ditegaskan Ismail, Ketua Komisi I DPRD Pamekasan. Menurutnya, salah satu kunci utama maksimalkan serapan anggaran karena kemampuan pimpinan SKPD sendiri dalam membantu Bupati Pamekasan mewujudkan visi dan misi, serta programnya yang tertuang dalam APBD.
Mantan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Pamekasan ini menilai, pimpinan SKPD yang tidak mampu melaksanakan program dengan baik, maka segera diganti dengan yang lain. Sebab, jika terus mengandalkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang tidak bisa diandalkan, sama dengan menghambat pembangunan.
“Saya sarankan kepada Bupati agar mengganti kepala dinas yang tidak bisa bekerja dengan baik,” ungkap Ismail.
Minimnya serapan anggaran ini, menuai keprihatinan dari aktivis Lembaga Kajian dan Advokasi Rakyat (LeKra) Pamekasan, Fauzi. Menurut Fauzi, perputaran ekonomi di Pamekasan menjadi lambat karena pengelolaan keuangan oleh pemerintah juga lambat. Hal ini juga berdampak kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat Pamekasan sendiri.
Fauzi mencontohkan lambannya pembangunan proyek infrastruktur. Jika banyak proyek dilaksanakan, maka perputaran ekonomi masyarakat juga berputar. Perajin batu bata, penambang pasir, toko bangunan, trasportasi dan jasa lainnya, akan sama-sama berputar.
“Sudah dua tahun Pamekasan ini pengelolaan keuangan daerahnya lemah. Ini menjadi rapor merah terhadap kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati,” ungkap Fauzi. (*)
**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.
Advertisement
| Editor | : Yatimul Ainun |
| Publisher | : Satria Bagus |
