Bawaslu Kabupaten Mojokerto Susun IKP 2024, Tahap Pencalonan Dianggap Riskan

TIMESINDONESIA, MOJOKERTO – Bawaslu Kabupaten Mojokerto mengajak berkolaborasi menyusun Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2024. Hal ini bertujuan untuk memperoleh potret indeks kerawanan pada Pemilu 2024 mendatang. Bawaslu Kabupaten Mojokerto menilai tahap pencalonan sebagai bagian yang riskan.

Agenda ini dikemas dalam bentuk Sosialisasi Penyusunan Indeks Kerawanan Pemilu 

(IKP) Tahun 2024 di salah satu Hotel di Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto, Senin (14/11/2022). Bawaslu mengundang Pemerintah Daerah, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Kepolisian, dan awak media untuk bersama-sama membentuk IKP 2024.

Ketua Bawaslu Kabupaten Mojokerto, Aris Fakhrudin Asy'at menyampaikan bahwa agenda ini merupakan bagian dari upaya pencegahan potensi kerawanan menjelang Pemilu 2024. 

"Bahwa kegiatan perumusan IKP 2024 kali ini adalah upaya pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Mojokerto, bahwa kita ingin memiliki data yang itu berdasarkan masukan baik itu dari pemerintah daerah, kepolisian, kawan-kawan media, maupun stakeholder lainnya," ujarnya kepada awak media.

"Penyusunan ini kaitannya dengan pengalaman mereka, atau pengetahuan mereka berkaitan dengan potensi kerawanan Pemilu ke depan. Hal ini mengacu pada 2 Pemilu terakhir, pada Pemilu 2019 dan Pilkada 2020," sambungnya.

Asep, sapaannya menyampaikan bahwa penyusunan IKP 2024 ini bertujuan untuk mendapatkan potret dan data kerawanan politik di daerah. Langkah ini sebagai bentuk antisipasi atau pencegahan kerawanan pemilu di daerah. 

"Kegiatan ini memiliki tujuan bahwa kami ingin mendapat potret atau data kaitannya dengan potensi-potensi mana yang paling rawan dalam menghadapi Pemilu 2024 nanti," ungkapnya. 

Asep menambahkan bahwa data yang diperoleh ini nantinya akan dilakukan komparasi-komparasi. Untuk kemudian menjadi rekomendasi untuk penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU Kabupaten Mojokerto.

"Data yang kami dapat akan kami olah dan komparasi lagi dengan beragam data yang dimiliki Bawaslu, ataupun masukan dari stakeholder-stakeholder terkait," pungkasnya. 

Terpisah, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat, Afidatusholikha menambahkan bahwa berkaca pada pengalaman pesta demokrasi belakangan, titik rawan ini berada pada tahapan pencalonan. Hal tersebut yang kemudian menjadi titik fokus Bawaslu dalam melakukan pengawasan dan pencegahan.

"Kalau kita mengacu pada pelaksanaan pemilu atau pilkada yang lalu ini, biasanya Mojokerto ini rawan pada titik pencalonan, hal ini tentu menjadi salah satu titik fokus kami juga," ungkap Afida kepada awak media. 

Afida menjelaskan kilas balik perpolitikan di Kabupaten Mojokerto. Bahwa pada Pilkada 2015, terjadi sengketa politik yang berlarut-larut sampai kepada Mahkamah Agung (MA). Bahkan penyelenggaranya juga dilaporkan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP).

"Pencalonan ini yang menjadi sumber problem di Kabupaten Mojokerto, sehingga kemudian memunculkan demonstrasi misalnya, atau adanya sengketa proses di Bawaslu ataupun PTUN," tegas Afida. 

Menanggapi potensi kerawanan pada tahap pencalonan, Bawaslu Kabupaten Mojokerto akan berupaya memaksimalkan pengawasan. Hal ini agar tahapan pencalonan berlangsung sesuai dengan ketentuan undang-undang dan regulasi yang berlaku. "Ke depan kita akan memastikan bahwa proses pencalonan ini berjalan sesuai dengan regulasi," pungkas Afida.

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement