Wabup Probolinggo Jarang Hadiri Sidang Paripurna, DPRD Lempar Kritik Pedas

TIMESINDONESIA, PROBOLINGGO – Ketidakhadiran Wabup Probolinggo, HA Timbul Prihanjoko, dalam sidang paripurna pengesahan APBD 2023, menuai banyak kritik dari DPRD Kabupaten Probolinggo. Pasalnya, wabup ini juga jarang menghadiri sidang paripurna lainnya.

Hal itu dibenarkan oleh Wakil DPRD Kabupaten Probolinggo, Oka Mahendra Jati Kusuma, usai sidang paripurna, Kamis (24/11/2022) malam. Kata dia, pihaknya sangat menyayangkan ketidakhadiran wakil bupati dalam sidang paripurna agenda pengesahan APBD 2023.

Utsmas Muktadi, anggota DPRD Kabupaten Probolinggo dari Fraksi PKB saat melontarkan kritik dalam sidang paripurna. (FOTO: Abdul Jalil/TIMES Indonesia)

Terlebih lagi, ketidakhadirannya lantaran memilih untuk hadir pada acara partai politik di Yogyakarta. Hal ini, menurutnya, perlu dipertanyakan. Sebab, agenda paripurna kali ini sangat krusial dan penting untuk dihadiri oleh wakil bupati.

Bahkan, dalam rangkaian rapat paripurna pembahasan APBD 2023 dari awal hingga pengesahan saat itu, Wabup Probolinggo tidak pernah menunjukkan dirinya dalam rapat.

"Bukan tidak hadir sama sekali. Kalau dibandingkan antara hadir dan tidak hadir lebih banyak tidak hadirnya. Dalam rangkaian pembahasan APBD ini tidak dihadir sama sekali," kata dia.

Kritikan lain juga disampaikan oleh Bambang Rubianto, Ketua Fraksi Golkar pada DPRD Kabupaten Probolinggo. Kata dia, pengesahan APBD 2023 ini akan menjadi keputusan politik. Wabup harus hadir disini karena posisinya sebagai jebatan politik. Tidak mungkin jika diwakilkan pada sekretaris daerah yang merupakan jabatan birokrat.

Terlebih lagi, alasan ketidakhadiran wabup dalam sidang ini tidak urgen (mendesak), yaitu hanya kepentingan partai. Harusnya wabup yang kini menjadi pejabat daerah harus lebih mementingkan kepentingan daerah dan masyarakat luas. Karena pengesahan APBD ini menyangkut nasib dan kemaslahatan orang banyak.

"Ini menyangkut kemaslahatan Kabupaten Probolinggo. Wabup harus hadir disini. Jangan diwakilkan, apalagi beralasan karena agenda partai di Yogyakarta. Sangat tidak urgen dibandingkan dengan rapat pengesahan APBD 2023," tegasnya.

Tak hanya itu, kritik pedas juga dilontarkan oleh sekertaris Komisi III DPRD Kabupaten Probolinggo, Umil Sulistyowati. Menurut Umil, selama sidang pembahasan APBD 2023 dari awal hingga saat itu, wabup tidak pernah hadir sama sekali. Kehadirannya selalu diwakili oleh sekretaris daerah.

Seharusnya, kata dia, sebagai pemimpin daerah tentu perlu untuk hadir dalam agenda rapat meski hanya beberapa kali. Meski padatnya kesibukan, perlu kiranya untuk hadir mengikuti pembahasan itu meski hanya beberapa kali. Apalagi dalam agenda krusial saat itu (pengesahan APBD 2023), wabup harus hadir.

"Mosok selama pembahasan APBD 2023 nggak pernah hadir. Mbok yo hadir lah sekali-kali. Kalo tidak di awal ya di akhir lah sekali-kali. Mosok diwakili terus. Tanggung jawabnya mana," ungkapnya.

Ketidak hadiran wabup dalam sidang paripurna agenda pengesahan APBD 2023, lantaran agenda partai politik di Yogyakarta. Hal itu diungkapkan langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo, Soeparwiyono.

Kata Soeparwiyono, dirinya hadir lantaran diminta oleh Wakil Bupati Probolinggo untuk mewakilinya dalam sidang paripurna. Sebab wabup memiliki agenda partai politik yang tidak bisa ditinggal di Yogyakarta.

"Saya tidak tau agenda partai apa. Cuman saya dapat surat kuasa untuk mewakili wabup untuk menghadiri agenda rapat paripurna malam ini," katanya.

Sidang paripurna agenda pengesahan APBD 2023 akhirnya ditunda hingga penyampaian dari Banmus DPRD Kabupaten Probolinggo. Sidang ditunda lntaran ketidakhadiran Wakil Bupati Probolinggo, HA Timbul Prihanjoko. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement