Peristiwa Daerah

Anggaran Program BSPS Kementerian PUPR Diusulkan Naik 100 Persen Per Unit

Kamis, 24 November 2022 - 23:15 | 17.51k
Anggaran Program BSPS Kementerian PUPR Diusulkan Naik 100 Persen Per Unit
Ketua Fraksi PKB DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal secara simbolis menyerahkan Program BSPS Kementerian PUPR di Desa Cipaku, Kec Paseh, Kab Bandung. (FOTO: Iwa/TIMES Indonesia)

TIMESINDONESIA, BANDUNG – Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengusulkan kenaikan anggaran Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) hingga 100 persen dari semula Rp20 juta menjadi Rp40 juta per keluarga penerima manfaat (KPM) pada anggaran 2024 mendatang.

Ketua Fraksi PKB DPR RI ini berharap program BSPS yang digulirkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI ini betul-betul bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Apalagi jika mengingat target Presiden Joko Widodo dengan sasaran 1,5 juta warga mendapatkan rumah layak huni yang sampai sekarang targetnya belum tercapai.

BSPS-2.jpg

Cucun mengungkapkan, semula program BSPS itu sebesar Rp20 juta per unit atau KPM. Setiap desa mendapat jatah 20 unit rutilahu untuk mendapatkan program BSPS, dengan satu pendamping untuk dua desa.

Jika melihat Indeks Kemahalan Kontruksi (IKK) dan inflasi yang tinggi, kata Cucun, uang sebesar Rp 20 juta itu sudah tak sesuai atau sudah tidak layak lagi. Karena melihat perkembangan harga-harga material rumah yang terus mengalami kenaikan, dan disesuaikan dengan kebutuhan HOK (Hari Orang Kerja).

BSPS-3.jpg

Jangan sampai, kata Cucun, dengan anggaran yang tidak cukup hanya Rp20 juta, perbaikan rutilahu warga malah mangkrak atau tidak diperbaiki sepenuhnya. Apalagi setiap penerima maupun pemerintahan tingkat desa sampai pengurus RW tidak sepenuhnya memahani bahwa program BSPS merupakan program subsidi swadaya perumahan yang sifatnya stimulan.

"Maka dari itu kita akan menyuarakan terus kenaikan anggaran pada program BSPS sebesar Rp 40 juta untuk APBN 2024 mendatang. Karena program BSPS ini sudah lama tidak naik-naik anggarannya. Kenapa baru tahun 2024? Karena untuk anggaran program BSPS tahun 2023 sudah diputus pada 1 Oktober 2022 lalu,” kata Cucun Ahmad Syamsurijal kepada wartawan di Kecamatan Solokanjeruk, Kabupaten Bandung, Kamis (24/11/2022).

Anggota Komisi III DPR RI ini mengatakan pada tahun 2021, pihaknya sudah menggulirkan program BSPS sebanyak 1.650 unit di daerah pemilihannya (Kab. Bandung dan Bandung Barat). Kemudian tahun 2022 sebanyak 2.150 unit, dan tahun 2023 sebanyak 3.000 unit.

“Program BSPS ini selain untuk menangani kemiskinan ekstrim, salah satunya juga dalam rangka membantu menanggulangi atau mencegah stunting. Karena indikatornya, untuk menangani stunting itu adalah rumah layak huni,” kata Cucun.

Melalui program ini ia ingin pemerintahan yang ada di tingkat RW bisa menunjukkan negara hadir di tengah-tengah masyarakat, dalam proses pendataan penerima program BSPS harus tepat sasaran.

“Dari mulai tingkat desa dan pemerintahan kabupaten, saya sempat menyampaikan, baik yang mendukung atau tidak mendukung secara politik, tetap harus mendapatkan bantuan. Kita harus melepaskan kepentingan politik, yang penting negara hadir di tengah-tengah masyarakat,” tuturnya.

Karena itu pihaknya membutuhkan data penerima program BSPS tersebut sehingga diketahui penerima betul-betul tepat sasaran. Selain tepat sasaran dari sisi ekonomi, sosial, dan kesehatan.

Cucun juga menegaskan kepada strukturnya maupun kepala desa tidak boleh sedikit pun memungut dari program BSPS tersebut.

"Untuk tim pengawasan, kita sudah siapkan anggarannya, sehingga tidak boleh ada pungutan pada penerima bantuan, apapun bentuknya. Anggaran untuk tim pengawasan ini dari uang pribadi saya," tegasnya.

Ketua Fraksi PKB DPR RI ini berharap kepada para pendamping BSPS untuk melakukan pengawasan dalam realisasi proses perbaikan rehab rutilahu. Apalagi banyak terdengar isu adanya pemotongan penyaluran BSPS yang dilakukan oknum tidak bertanggungjawab di tingkat desa.

"Kalau memang ada kasus pemotongan dana BSPS seperti itu, laporkan saja ke aparat penegak huku atau kepolisian setempat," tandas Cucun.

Menurutnya di Kabupaten Bandung sendiri tercatat masih ada sekitar 45 ribu rutilahu yang harus direhabilitasi secara bertahap.

"Rumah yang layak ini kan merupakan kebutuhan utama masyarakat. Maka kita bantu salurkan program BSPS Kementerian PUPR agar dalam penyalurannya lebih dirasakan masyarakat dan tepat sasaran," kata Cucun. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.



Editor : Deasy Mayasari
Publisher : Sofyan Saqi Futaki

TERBARU

KOPI TIMES