Hadapi 2023, Tim Percepatan Penurunan Stunting di Jabar Perkuat Sinergi

TIMESINDONESIA, BANDUNG – Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat menggelar konsolidasi bertajuk 'Penguatan Sinergitas Percepatan Penurunan Stunting di Provinsi Jawa Barat'.

Kegiatan selama dua hari ini mengundang seluruh pemangku kepentingan beserta akademisi, praktisi, dan NGO yang menjadi anggota dari TPPS Provinsi Jawa Barat.

Kegiatan menghadirkan berbagai narasumber dari segala aspek kemasyarakatan, di antaranya Ketua TP PKK Provinsi Jawa Barat, Atalia Praratya, Kepala DP3AKB Jawa Barat, Kim Agung dan Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Jawa Barat, Idam Rahmat.

Dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, Pemerintah membentuk dan mengesahkan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi yang bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting secara efektif, konvergen, dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di tingkat provinsi.

Dengan adanya keterlibatan dari lintas sektor, maka komunikasi dan koordinasi menjadi hal penting untuk memastikan eluruh elemen TPPS bergerak ke arah visi yang sama.

"Penurunan stunting bukan hanya tanggung jawab kami dan kepala dinas, tetapi juga tanggung jawab seluruh masyarakat, termasuk di dalamnya adalah para pejabat yang sudah dilantik, yang sudah berjanji akan menyejahterahkan masyarakatnya," kata Wakil Gubernur Jawa Barat sekaligus Ketua TPPS Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum saat membuka kegiatan, dirilis BKKBN Jabar, Kamis (24/11/2022).

Wagub Jabar menyebut, salah satu ciri masyarakat sejahtera adalah tidak ada anak yang stunting. "Maka mohon rapat ini jangan hanya dijadikan seremonial, tetapi implementasikan di wilayah Anda masing-masing," pesan wagub dalam sambutannya.

Pada kesempatan itu Deputi Bidang ADPIN BKKBN RI, Sukaryo Teguh Santoso, menekankan pentingnya dampak yang ditimbulkan oleh stunting terhadap roda kehidupan negara.

Menurut Teguh, permasalahan stunting merupakan salah satu bagian dari double burden malnutrition (DBM) yang mempunyai dampak yang sangat merugikan, baik dari sisi kesehatan maupun dari sisi produktivitas ekonomi, dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Dalam jangka pendek, stunting terkait dengan perkembangan sel otak yang akhirnya akan menyebabkan tingkat kecerdasan menjadi tidak optimal.

"Hal ini berarti bahwa kemampuan kognitif anak dalam jangka panjang akan lebih rendah dan akhirnya menurunkan produktifitas dan menghambat pertumbuhan ekonomi," jelas Teguh.

Usai mendengarkan materi dari para narasumber, peserta kemudian melanjutkan dengan sesi Forum Group Discussion (FGD) yang terbagi menjadi lima divisi.

Antara lain Divisi Research and Development, Divisi Intervensi Spesifik, Divisi Intervensi Sensitif, Divisi Komunikasi Informasi dan Edukasi, Divisi Kemitraan, dan Divisi Planning and Budgeting.

Melalui sesi FGD tersebut, setiap divisi memetakan masalah yang dimiliki serta merumuskan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan oleh TPPS pada tahun 2023 nanti.

Kepala BKKBN Provinsi Jawa Barat, Wahidin, menaruh harapan besar dengan adanya pertemuan TPPS tersebut. Wahidin menyatakan pihaknya menargetkan jumlah anak stunting pada akhir tahun 2022 ini adalah 19,2 persen, di mana sebelumnya masih di angka 24,5 persen.

Ini adalah target yang sangat optimis. Menurutnya, saat ini seluruh dinas terkait, baik pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, lebih sangat serius dalam menangani stunting. Termasuk di antaranya Pangdam, Aster, hingga jajaran Babinsa juga bekerja keras.

"Hampir semua stakeholder bekerja dengan caranya masing-masing dan tetap terkoordinir. Semoga target 19,2 persen angka stunting di akhir tahun ini bisa tercapai," ucap Wahidin. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement