Eksploitasi Mahasiswa: Tantangan Kampus Merdeka

Meskipun Indonesia telah berusaha untuk keluar dari pengaruh pasar bebas yang diwariskan oleh negara penjajah, namun dalam era globalisasi ini, konsep neoliberalisme terus berkembang. Negara-negara adidaya dapat dengan mudah mengatur negara lain melalui kemajuan teknologi dan informasi. 

Sayangnya, Indonesia masih terjebak dalam dinamika global, menyebabkan pendidikan tinggi juga terpengaruh. Mahasiswa dianggap sebagai objek eksploitasi dalam program-program yang tidak relevan dengan keilmuan, melainkan untuk memenuhi kebutuhan industri.

Penekanan pada "Kampus Merdeka" sebagai persiapan untuk dunia kerja telah menyimpang dari tujuan awalnya sebagai laboratorium ide dan gagasan baru. Program-program tersebut tidak hanya menghambat perkembangan mahasiswa secara intelektual, tetapi juga merusak moralitas mereka. 

Kasus-kasus eksploitasi, seperti perdagangan orang dalam bentuk magang yang tidak relevan dengan bidang studi, telah terjadi di berbagai perguruan tinggi. Seharusnya instansi perguruan tinggi selektif dalam memilih Lembaga atau Perusahaan yang memberikan tawaran lebih terhadap perguruan tinggi, Kampus juga seharusnya mempertanyakan dasar literasi dan pemahaman apalagi sampai beraktivitas di luar negeri, sangat di sayangkan Ketika banyak perguruan tinggi tergiur dengan indikator kinerja utama (IKU) dari kemendikbud. Perguruan tinggi juga sangat di sayangkan Ketika tidak melakukan double checking Ketika ada tawaran untuk magang di luar negeri.

Mahasiswa seharusnya mengembangkan diri mereka dalam berbagai aspek, termasuk kecerdasan intelektual, spiritual, dan emosional. Mereka harus menjadi agen perubahan yang memperjuangkan kondisi sosial yang lebih baik. Aktivisme mahasiswa dalam merumuskan solusi atas berbagai masalah telah terbukti efektif dalam sejarah. Konsep perbudakan modern atas nama merdeka belajar adalah paradoks yang bertentangan dengan nilai-nilai perguruan tinggi.

Kita perlu bersama-sama menyadari dampak negatif globalisasi dan mengubah paradigma kita dalam menyikapi masalah sosial. Mahasiswa harus memegang teguh nilai-nilai kebebasan berpendapat dan advokasi untuk mewujudkan pengetahuan yang berkelanjutan. 

Sudah seharusnya Kemendikbudristek membuka kebebasan akademik yang relevan dan konsisten dengan apa yang sudah di pelajari di fakultas masing masing dengan memberikan akses yang terstruktur, sistematis dan masif (TSM) dalam mengaktualisasikan ilmu di tataran civil society secara langsung. Dinamika ini terjadi karena tidak adanya legal kontrol yang mengatur dengan jelas adanya aktivitas mahasiswa khususnya yang berkegiatan di luar negeri. 

Perlu ada investigasi serius terhadap praktik perdagangan manusia di dunia pendidikan dan evaluasi program-program yang ada. Perguruan tinggi yang terlibat harus dikenai sanksi tegas untuk memastikan bahwa prosedur yang telah ditetapkan diikuti dengan baik.

Kami, menyerukan kepada pihak berwenang untuk bertindak tegas terhadap pelaku kejahatan dan memperbaiki sistem pendidikan yang telah tercemar oleh eksploitasi. Korban harus mendapatkan kompensasi, baik secara materi maupun non-materi, atas perlakuan yang tidak pantas yang mereka terima selama mengikuti program Merdeka Belajar.

***

*) Oleh:  Agus Purnomo, Ketua Komisariat PMII Unisma

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggung jawab penulis, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi TIMES Indonesia.

*) Kopi TIMES atau rubrik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim apabila tidak sesuai dengan kaidah dan filosofi TIMES Indonesia.

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.