Benahi Industri Hulu Migas, Menkeu: Perlu Revitalisasi Kebijakan 

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Menteri Keuangan RI Sri Mulyani menyebut bahwa tahun 2023 akan menjadi salah satu masa pemulihan pasca pandemi yang paling menantang secara global. Sebab ketegangan geopolitik menciptakan krisis pangan dan energi. Terlebih ketegangan tersebut terjadi di wilayah penghasil pangan dan energi secara global. 

Namun demikian, Indonesia ditekankan dia sedikit lebih beruntung karena mendapatkan 'solusi' dari Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 Tahun 2022 yang digelar di Bali selama dua hari pada 15-16 November 2022. Dari KTT G20, Indonesia berhasil untuk terus menjaga kolaborasi dan kerja sama para pemimpin dunia untuk mengurangi risiko krisis pangan maupun energi. 

"Kita juga harus menghadapi perubahan iklim, yang menjadi semakin penting dalam menciptakan risiko tambahan terhadap kerapuhan ekonomi. Komitmen untuk mengurangi emisi CO2 menjadi sangat penting. Komitmen untuk mencapai net zero emission juga menjadi sangat penting," kata Menkeu pada acara '3rd International Convention on Indonesian Upstream Oil and Gas 2022' (IOG 2022).

IOG 2022 diselenggarakan di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Kawasan Terpadu ITDC, Nusa Dua, Badung, Bali, 23 hingga 25 November 2022. Berbicara sebagai keynote speaker dalam acara tersebut, Menkeu Sri Mulyani hadir secara daring.

Disebutkan, komitmen mengurangi emisi CO2 yang ambisius menjadi tantangan Indonesia. Bagaimana mengurangi emisi CO2, namun di sisi lain terus mendukung pembangunan dan pemulihan ekonomi dengan kebutuhan energi yang akan terus meningkat. 

Itu sebabnya, dalam KTT G20, Indonesia secara resmi meluncurkan Platform Negara Mekanisme Transisi Energi. Platform yang menciptakan percepatan transformasi namun tetap adil dan terjangkau, khususnya di sektor energi. 

"Dunia akan melihat bahwa Indonesia sebagai pemimpin global juga akan terus konsisten dalam merancang transisi yang sangat rumit, dari bahan bakar fosil ke energi bersih ini," ujarnya. 

Sri Mulyani bilang, banyak tantangan yang perlu dibenahi pada industri hulu migas di Indonesia. Sebab sebagian besar produksi minyak Indonesia sebenarnya berasal dari lapangan yang relatif sudah tua. 

"Karena itu kita perlu merevitalisasi kebijakan agar kita mampu menciptakan iklim investasi yang tepat bagi industri hulu sekaligus tetap berkomitmen pada mekanisme transaksi energi kita," imbuhnya. 

Untuk itu, lanjut Sri Mulyani, Pemerintah akan terus menggunakan kebijakan fiskal agar dapat mencapai keseimbangan yang tepat antara kebutuhan akan ketahanan dan kepastian energi, sekaligus mewujudkan komitmen transisi energi yang kredibel. 

"Menghasilkan bauran energi yang tepat di Indonesia, baik bahan bakar fosil maupun bahan bakar non-fosil, namun tetap konsisten dengan transisi energi kita," terangnya.

Menkeu Sri Mulyani berharap, IOG 2020 yang diselenggarakan oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) itu dapat memberikan pandangan serta aspirasi, tidak hanya untuk Indonesia tetapi juga dunia, untuk menemukan keseimbangan yang tepat. 

"Di satu sisi tetap terus memberikan ketahanan energi dan bauran energi, antara bahan bakar fosil dan non-fosil, sekaligus menjaga dunia terhindar dari bencana ancaman perubahan iklim," demikian Sri Mulyani dalam materi pemaparannya dikutip Jumat, 25 November 2022. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement