Kementerian ESDM Siap Jembatani Operator dan Investor untuk Ciptakan Iklim Investasi yang Kompetitif

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan bahwa industri minyak dan gas menghadapi tantangan kritis karena dunia semakin bertransformasi menuju transisi energi bersih untuk mengurangi emisi CO2.

Kondisi demikian membuat perusahaan minyak dan gas perlu mengatasi transisi ini dengan mengambil langkah signifikan dalam mengurangi emisi gas rumah kaca dalam operasi mereka untuk mendukung dunia nol bersih.

"Dorongan untuk transisi energi untuk memenuhi target yang lebih hijau membuat sektor keuangan berhenti mendanai proyek minyak dan gas baru dan memberikan lebih banyak dana untuk pembangunan terbarukan," kata dia dalam sambutannya pada pembukaan '3rd International Convention on Indonesian Upstream Oil and Gas 2022' (IOG 2022), Rabu (23/11/2022).

IOG 2022 diselenggarakan di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Kawasan Terpadu ITDC, Nusa Dua, Badung Bali. Kegiatan dihadiri Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Keduanya hadir secara daring.

Menteri ESDM dalam kesempatan itu merujuk Laporan Kesenjangan Emisi 2022 oleh Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNEP), total emisi pada tahun 2021 adalah 52,8 GtCO2, sementara emisi fosil (termasuk minyak dan gas) menyumbang hampir 72% atau 37,9 GtCO2. 

Berhentinya sektor keuangan untuk mendanai proyek minyak dan gas baru dan memberikan lebih banyak dana untuk pembangunan terbarukan menyebabkan kurangnya investasi dalam eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas.

Atas kondisi tersebut, kata Menteri Arifin, sejumlah perusahaan migas melakukan diversifikasi operasinya dengan berinvestasi di bidang non-inti. Misalnya dengan berinvestasi pada pengembangan energi terbarukan, kelistrikan, dan baterai.

Di sisi lain, Menteri ESDM juga menyatakan jika permintaan minyak dan gas tetap masih tumbuh terutama di wilayah berkembang seperti India, Afrika dan Asia. Dimana pertumbuhan ekonomi, urbanisasi, industrialisasi dan kendaraan akan melonjak secara signifikan.

"Mengacu pada 2022 OPEC World Oil Outlook 2045, permintaan minyak sebagai bahan bakar utama diproyeksikan meningkat dari 88 mboepd pada 2021 menjadi 101 mboepd pada 2045," jelasnya.

Sementara porsinya dalam bauran energi menurun dari 31% menjadi sedikit di bawah 29%. Permintaan gas juga diantisipasi meningkat dari 66 mbopd pada 2021 menjadi 85 mbopd pada 2045, bagiannya dalam bauran energi akan meningkat dari 23% menjadi 24%.

Ditambahkan, Indonesia telah berkomitmen untuk mencapai Net Zero Emission pada tahun 2060. Peran minyak dan gas dalam transisi energi Indonesia tetap krusial. Permintaan minyak dan gas masih tumbuh terutama di sektor transportasi dan pengembangan sektor gas juga penting dalam menjembatani transisi dari bahan bakar fosil ke energi terbarukan. 

"Tentunya, transisi energi ini akan dilakukan dalam beberapa tahapan dengan mempertimbangkan daya saing, biaya, ketersediaan, dan keberlanjutan," jelas Menteri ESDM.

Dalam proses transisi, Pemerintah akan melaksanakan beberapa program strategis gas dengan memperluas penggunaan gas sebagai bahan bakar dan bahan baku industri dengan membangun infrastruktur transmisi dan distribusi gas yang terintegrasi.

Selain itu melalui program konversi solar menjadi gas pada pembangkit listrik dan pembangunan sarana prasarana serta pembangunan jaringan pipa gas untuk rumah tangga dan usaha kecil. 

"Gas adalah solusi yang baik untuk mengatasi masalah intermittency Energi Terbarukan Variabel," ucap Menteri Arifin.

Pemerintah masih tetap merencanakan untuk meningkatkan produksi migas sekitar 1 juta barel minyak dan 12 BSCFD pada tahun 2030 yang diperuntukkan khusus untuk penggunaan dalam negeri. Hal itu mengingat potensi hulu migas Indonesia masih sangat besar. 

"Kita memiliki 68 potensi cekungan yang belum dieksplorasi dan cadangan terbukti minyak sebesar 2,4 miliar bbl, sedangkan cadangan gas terbukti sekitar 43 TCF,"  sebutnya.

Pemerintah menyadari bahwa kegiatan hulu migas di Indonesia saat ini sangat menantang, terutama dari segi biaya. Biaya eksplorasi, pengembangan, produksi, dan akses ke sumber daya meningkat. Dengan demikian, Indonesia membutuhkan investasi yang lebih besar untuk memacu tambahan produksi migas nasional.

"Untuk mendorong lebih banyak investasi hulu di Indonesia, Pemerintah telah melakukan beberapa kebijakan terobosan, melalui fleksibilitas kontrak (PSC Cost Recovery atau Gross Split PSC), perbaikan term & condition pada bid round, insentif fiskal/non-fiskal, perizinan on-line pengajuan dan penyesuaian regulasi untuk inkonvensional," kata dia.

Selanjutnya, untuk menarik investasi Pemerintah akan merevisi undang-undang migas tahun 2021 dengan memberikan seperti perbaikan termin fiskal, asumsi dan pelepasan, kemudahan berusaha, dan kepastian kontrak.

"Pemerintah siap membuka dialog dengan operator dan investor untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kompetitif dan meningkatkan keekonomian proyek," tutupnya. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement