Sukseskan Pilkada Bondowoso, KPU Gelar Media Gathering

TIMESINDONESIA, BONDOWOSO – Dalam rangka mensukseskan pelaksanaan Pemilihan Kepala daerah (Pilkada) serentak pada tahun 2018 mendatang, berbagai upaya dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bondowoso, diantaranya dengan menggandeng jalangan jurnalis melalui Media Gathering, Rabu (27/12/2017).

Bertempat di Aula KPU, dua komisioner KPU diantaranya Lilik Ernawati Spi MH dan Junaidi SH didampingi Juli Soeryo dari Sekretariat memandu langsung acara yang dikemas dalam bincang santai tersebut. 

Dalam paparannya Lilik Ernawati mengungkapkan bahwa sukses pelaksanaan Pilkada di Bondowoso bukan hanya tanggung jawab KPU secara kelembagaan, melainkan juga tanggung jawab bersama khususnya kalangan jurnalis yang memiliki peran membantu sosialisasai pada masyarakat.

“KPU Bukan satu-satunya yang bertanggung jawab sukses Pilkada, tapi semua pihak khususnya Anda-Anda semua juga memiliki tanggung jawab,” katanya

Untuk memaksimalkan peran dan tanggung jawab inilah menurut Lilik, KPU Bondowoso sudah menjadwalkan secara rutin seminggu sekali untuk menggelar Media Gathering dengan kalangan jurnalis yang bertugas di Bondowoso. Harapannya, seluruh tahapan Pilkada bisa disosialisasikan dengan baik pada masyarakat memalui berbagai media tempat para jurnalis bertugas.

“Kami sudah menjadwalkan untuk menggelar secara rutin, harapannya peran media semakin maksimal membantu kami mensosialisasikan tahapan Pilkada,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut juga digelar dialog, sehingga para awak media diberi kesempatan menyampaikan uneg-unegnya terkait pelaksanaan Pilkada dan memaksimalkan peran mereka membantu KPU.

Salah satunya sebagaimana disampaikan Chuk S Widarsa dari Detik, dia berharap KPU selau cepat memberi informasi pada kalangan jurnalis agar pesan yang ingin disampaikan bisa langsung sampai pada masyarakat.

Berbeda dengan Ichuk, Riszki Amirul dari RCTI berharap KPU segera memiliki Humas atau orang yang bertugas khusus menjadi juru bicara KPU, sehingga hal-hal yang berkaitan dengan sengketa atau apapun di KPU bisa langsung di klarifikasi dan masyarakat tidak memahami persoalan sepotong-sepotong yang potensinya menimbulkan persoalan.

“KPU harus punya Humas, sehingga komisiaoner bisa fokus bekerja dan informasi bisa cepat disampaikan pada masyarakat,” katanya. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement