TIMESINDONESIA, JAKARTA – Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa dalam sepekan terakhir secara maraton memantau pencairan Program keluarga Harapan (PKH) nontunai di sejumlah daerah di Indonesia.
Setelah melakukan pemantauan pencairan PKH di wilayah Ciamis, Cilacap, Banyumas, Magelang, Wonosobo, Surabaya, Bangkalan dan Sampang Madura, kali ini Mensos menyerahkan PKH di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.
"Tujuan saya datang kesejumlah daerah, untuk memastikan proses pencairan PKH berjalan lancar, data selalu update, infrastuktur perbankan siap. Tak hanya itu proses pendampingan harus mumpuni, demikian juga SDM perbankan harus siap memberikan layanan terbaik kepada penerima bansos PKH," kata Mensos usai meninjau pencairan PKH di Kabupaten Sidoarjo, bertempat di Pendopo Kecamatan Waru, senin (19/6/2017).
Lebih jauh, Khofifah memaparkan jika Pemerintah RI sangat fokus dan serius dalam menyiapkan PKH menuju 10 juta penerima pada tahun 2018. PKH juga memiliki target pada 2019 inklusi keuangan secara nasional mencapai 75 persen. Di mana PKH merupakan salah satu alat untuk mencapai target tersebut.
"Penyaluran bansos PKH nontunai menggunakan sistem perbankan telah berkontribusi besar dalam mendongkrak inklusi keuangan di Indonesia. Pada tahun 2017 jumlah penerima PKH 6 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menyumbang 9 persen. Jika penerimanya diperluas jadi 10 juta KPM maka menyumbang 15,6 persen pada tahun 2018," papar Khofifah.
Data yang diterima TIMES Indonesia, jumlah penerima PKH di Kabupaten Sidoarjo mencapai 23.490 KPM dengan jumlah bansos sebesar Rp45.263.610.000.(*)
**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.
Advertisement
| Editor | : Wahyu Nurdiyanto |
| Publisher | : Sholihin Nur |
