Pencairan PKH Nontunai akan Diawasi Langsung Kemensos

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Kementerian Sosial akan melakukan pengawasan dan terus memonitoring pencairan program keluarga harapan (PKH) di tingkat bawah.

Hal tersebut disampaikan Menteri Sosial (Mensos), Khofifah Indar Parawansa saat penyerahan bantuan non tunai Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, senin (19/6/2017).

Dalam monitoring itu, papar Ketua Umum PP Muslimat NU ini, ada aspek edukasi dan literasi perbankan yang harus dilakukan, sebab dari situ bisa dilihat bagaimana masyarakat belajar mengenali perbankan.

"Monitoring ini penting, sebab PKH kan nontunai, oleh karena itu masyarakat harus diberi pemahamam dan dikenalkan dunia perbankan, bagaimana masyarakat mengenali ATM dan pin nya," kata Khofifah.

Lebih jauh, Mantan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak di erah Presiden Alm Gus Dur ini menjelaskan jika monitoring ini  dilakukan sebagai bentuk persiapan perluasan PKH Nontunai yang akan menjadi 10 juta keluarga pada tahun 2018 nanti, yang saat ini sebanyak 6 juta keluarga tersebut.

"Rapat Kementrian dengan Pak Presiden Jokowi yang digelar pagi tadi, juga  membahas tentang penerima 10 juta keluarga penerima PKH se Indonesia," jelasnya.

Dalam rangkaian kegiatan Mensos di Jatim tersebut juga diserahkan secara simbolis pemberian kartu non tunai atau ATM untuk bantuan sosial nontunai Program Keluarga Harapan (PKH) kepada 350 warga.

"Bantuan sosial nontunai PKH ini bekerjasama dengan Bank BNI, warga bisa melakukan pengambilan atau penarikan uang di mesin ATM yang bekerjasama dengan Bank BNI ini," pungkas Khofifah saat melihat uji coba penarikan uang dari dalam mesin ATM oleh perwakilan warga.(*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement