Presiden Jokowi Batalkan Program Full Day School

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi membatalkan kebijakan Full Day School (FDS) yang digagas oleh Menteri Pendidikan Kebudayaan, Muhadjir Effendy.

Keputusan tersebut diambil Presiden Jokowi usai memanggil Muhadjir dan Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Ma'ruf Amin ke Istana, Jakarta, Senin (19/6/2017).

Usai pertemuan, antara Kiai Ma'ruf dan Presiden Jokowi, Kiai Ma'ruf Amin dengan didampingi Muhadjir langsung mengelar jumpa pers mengumumkan pembatalan FDS tersebut.

"Presiden merespons aspirasi yang berkembang di masyarakat dan memahami apa yang menjadi keinginan masyarakat dan ormas Islam. Oleh karena itu, Presiden akan melakukan penataan ulang terhadap aturan tersebut," kata Kiai Ma'ruf Amin.

Menurut Kiai Ma'ruf, bahwa kebijakan Full Day School yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 23 Tahun 2017 akan diganti dengan peraturan presiden.

Presiden akan mengundang berbagai elemen masyarakat untuk meminta masukan dalam menyusun aturan tersebut. Termasuk ormas Islam seperti MUI, PBNU dan Muhammadiyah.

Selain itu jelas Kiai Ma'ruf, Presiden juga berjanji akan melakukan penguatan terhadap posisi Madrasah Diniyah. Sehingga masalah-masalah yang menjadi krusial di dalam masyarakat akan bisa tertampung di dalam aturan yang akan dibuat tersebut.

Selama sesi jumpa pers hingga tanya jawab berlangsung, hanya Ma'ruf yang bicara dan menjawab pertanyaan wartawan. Sementara Muhadjir hanya berdiri mendampingi Ma'ruf dan tak mengeluarkan pernyataan apapun.

Diketahui, kebijakan Full Day School yang mengubah waktu sekolah menjadi 5 hari dan 8 jam per hari itu mendapatkan penolakan dari sejumlah kalangan, termasuk dari ormas PBNU. Secara tegas PBNU menolak kebijakan tersebut. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement