Yusril Sambut Baik Tawaran Rizieq Soal Rekonsiliasi

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Yusril Ihza Mahendra menyambut baik tawaran Habib Rizieq Syihab agar dirinya membentuk forum rekonsiliasi antara GNPF MUI dengan Pemerintah.

Permintaan Rizieq itu disampaikan melalui rekaman suara usai acara talkshow kasus Rizieq di Jakarta, (Minggu 18/6/2017).

Yusril berpendapat adanya rekonsiliasi antara GNPF MUI, Rizieq dan sejumlah tokoh ulama yang lain, serta para aktivis yang dituduh makar sangatlah penting bagi memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa kita.

Yusril berkeyakinan para tokoh itu semuanya beretikad bagi untuk memajukan umat, bangsa dan negara. "Mereka sering berbeda pendapat dengan Pemerintah, hal itu adalah wajar dalam kehidupan demokrasi,"kata Pakar Hukum Tata Negara ini. 

Sebaliknya juga, Pemerintah kini sedang menghadapi tantangan besar dalam melanjutkan pembangunan bangsa dan negara untuk menyelesaikan tantangan itu. Pemerintah memerlukan stabilitas sosial dan politik, keamanan yang kondusif serta dukungan dari seluruh komponen bangsa.

"Energi Pemerintah harus difokuskan untuk menyelesaikan persoalan ekonomi dan pembangunan bangsa seluruhnya,  sehingga beban-beban lain di bidang politik mestinya bisa dikurangi," ujar Yusril. 

Yusril mengatakan dia mengenal baik Habib Rizieq dan sejumlah ulama/mubalik dan aktivis yang sekarang ini sedang menghapi berbagai permasalahan hukum.

Kasus-kasus umumnya sedang berada di tahap penyelidikan dan penyidikan. Terhadap permasalahan ini, Yusril mengatakan bahwa Pemerintah seyogianya bersikap bijak dan mengedepankan dialog serta langkah persuasif, bukannya melakukan langkah penegakan hukum yang potensial menuai kontroversi terhadap mereka.

Untuk itulah, menurut Yusril, Pemerintah perlu melakukan pendekatan baru yang lebih simpatik dengan merangkul  tokoh-tokoh ulama dan aktivis yang berada di luar Pemerintahan. Dengan demikian, tidak perlu ada suasana tegang, apalagi timbul anggapan Pemerintah melakukan "kriminalisasi" terhadap ulama dan aktivis.

"Saya berkeyakinan, Presiden Jokowi tidak mungkin akan mempunyai pikiran untuk mengkriminalkan ulama dan aktivis, karena itu mispersepsi dalam penegakan hukum ini harus dicarikan jalan keluarnya," jelas Ketua Umun PBB ini. 

Ditanya lebih kongkret kesediaannya memenuhi permintaan Rizieq, Yusril mengatakan dia bersedia menjembatani para ulama dan aktivis dengan Pemerintah.

"Anda kan tahu, posisi saya berada di tengah, Insya Allah hubungan pribadi saya dengan para ulama/mubaliq dan tokoh-tokoh aktivis, begitu juga hubungan saya dengan tokoh-tokoh kunci baik di Pemerintahan maupun di badan legislatif dan yudikatif sangatlah baik. Kini semuanya tergantung Pemerintah. Saya siap mengajukan formula rekonsiliasi yang Insya Allah dapat diterima kedua pihak demi kesatuan dan persatuan bangsa,"pungkasnya. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement