Indikator
  • USD → IDR Jual: 13,291 • USD → IDR Beli: 13,305
  • EUR → IDR Jual: 14,951 • EUR → IDR Beli: 14,971
  • HKD → IDR Jual: 1,707 • HKD → IDR Beli: 1,709
  • JPY → IDR Jual: 120 • JPY → IDR Beli: 120
  • AUD → IDR Jual: 9,958 • AUD → IDR Beli: 9,973
  • SGD → IDR Jual: 9,576 • SGD → IDR Beli: 9,593
  • Emas Jual → 548,000 • Emas Beli → 532,000
  • Perak Jual → 10,500
  • Update Tanggal 23-05-2017

Menteri Darmin: Paket Ekonomi ke-15 akan Tingkatkan Efisiensi Logistik

Home / Ekonomi / Menteri Darmin: Paket Ekonomi ke-15 akan Tingkatkan Efisiensi Logistik
Menteri Darmin: Paket Ekonomi ke-15 akan Tingkatkan Efisiensi Logistik Grafik paket kebijakan ekonomi ke 15 (Foto: kominfo)

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Pemerintah telah mengumumkan Paket Kebijakan Ekonomi ke XV tentang Pengembangan Usaha dan Daya Saing Penyedia Jasa Logistik Nasional, pada Rabu (15/6) di Istana Negara, Jakarta.

Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution di Jakarta (15/6), saat ini porsi biaya logistik menyumbang sekitar 40% dari harga ritel barang, dan komponen terbesar dari logistik, yaitu 72% adalah ongkos transportasi.

“Paket ke-15 difokuskan pada Perbaikan Sistem Logistik Nasional untuk mempercepat Pengembangan Usaha dan Daya Saing Penyedia Jasa Logistik Nasional,” tegasnya saat menjelaskan latar belakang lahirnya kebijakan ini.

Adapun kebijakan dalam Paket Ekonomi ke-15 ini menurut Darmin meliputi:

1. Pemberian Kesempatan Meningkatkan Peran dan Skala Usaha, dengan kebijakan yang memberikan peluang bisnis untuk angkutan dan asuransi nasional dalam mengangkut barang ekspor impor, serta meningkatkan usaha galangan kapal/pemeliharaan kapal di dalam negeri.

2. Kemudahan Berusaha dan Pengurangan Beban Biaya bagi Usaha Penyedia Jasa Logistik Nasional, dengan kebijakan antara lain: (i) mengurangi biaya operasional jasa transportasi; (ii) menghilangkan persyaratan perizinan angkutan barang; (iii) meringankan biaya investasi usaha kepelabuhanan; (iv) standarisasi dokumen arus barang dalam negeri; (v) mengembangkan pusat distribusi regional; (vi) kemudahan pengadaan kapal tertentu; dan (vii) mekanisme pengembalian biaya jaminan peti kemas; dan sebagainya.

3. Penguatan Kelembagaan dan Kewenangan Indonesia National Single Window (INSW), dengan kebijakan, antara lain: (i) memberikan fungsi independensi badan INSW untuk dapat mengembangkan sistem elektronik pelayanan dan pengawasan ekspor impor, kepabeanan, dan kepelabuhan di seluruh Indonesia; (ii) mengawasi kegiatan ekspor impor yang berpotensi sebagai illegal trading; (iii) membangun single risk management untuk kelancaran arus barang dan penurunan dwelling time; dan (1v) sebagai competent authority dalam integrasi ASEAN Single Window dan pengamanan pelaksanaan FTA.

Berita Terkait

Komentar

Top
Tim.my.id Wawanita.com satriamedia.com