MUI Berharap Kemdikbud Seriusi Program Penguatan Karakter

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengapresiasi kebijakan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) dalam program sekolah lima hari yang akan diterapkan pemerintah pada tahun ajaran baru nanti.

"MUI dapat memahami dan mengapresiasi program PPK Kemendikbud tersebut. MUI menganggap kebijakan yang dilakukan Kemendikbud ini sangat tepat dan sesuai dengan kebutuhan penguatan karakter bangsa," ujar Wakil Ketua Umum MUI, Zainut Tauhid Saadi.

Meski demikian, MUI berharap komitmen Mendikbud Muhadjir Effendy dalam PPK dapat dilaksanakan sungguh-sungguh. Apalagi Mendikbud sudah menemui MUI untuk mengkomunikasikan PPK tersebut dan menyampaikan sejumlah alasan mengenai penerapan kebijakan tersebut.

"Kemendikbud memastikan bahwa program PPK akan memberikan pengakuan dan penguatan terhadap eksistensi madrasah diniyah (madin), pondok pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan nonformal lainnya, melalui program kerjasama secara terpadu antara sekolah formal dengan lembaga pendidikan nonformal dan informal," imbuhnya.

Selain itu, Mendikbud juga berupaya memberdayakan guru-guru madrasah diniyah, pesantren dan lembaga pendidikan informal lainnya baik melalui peningkatan kompetensi maupun kesejahteraannya.

Kepada MUI, Mendikbud juga menjelaskan jika pelaksanaan program PPK akan dilaksanakan secara bertahap dan opsional. Bertahap artinya hanya diwajibkan kepada sekolah-sekolah yang sudah memenuhi standar kelayakan, baik dari aspek sarana prasarana maupun ketersediaan guru dan tenaga kependidikan lainnya.

Sementara opsional berarti program PPK tersebut tidak wajib. Jadi sekolah memiliki pilihan untuk melaksanakan program PPK dengan berbagai bentuk dan model disesuaikan dengan situasi dan kondisi dari kearifan lokal setempat.

Dia berharap program PPK untuk dilaksanakan secara selektif dan dijauhkan dari ajaran radikalisme, liberalisme dan paham keagamaan menyimpang lainnya. Untuk itu, Mendikbud mengaku siap menggandeng ormas Islam untuk diikutsertakan dalam bidang pengawasan dan monitoring.

"Jangan sampai program PPK itu justru dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk penanaman paham radikalisme dan liberalisme kepada para siswa," pungkasnya. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement