TIMESINDONESIA, JAKARTA – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendi membenarkan bahwa dia dipanggil Presiden Joko Widodo soal kebijakan sekolah dengan lama belajar delapan jam sehari.
"Ya harus dong, kan saya kan pembantu," kata Muhadjir ketika menjawab pertanyaan wartawan di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (14/6/2017).
Menurut Mendikbud dalam kebijakan sekolah delapan jam sehari untuk lima hari dalam sepekan ini juga dibahas soal beban kerja guru.
"Lima hari sekolah itu karena terkait dengan beban kerja guru. Sebagai ASN itu ada inpresnya bahwa kerja PNS itu lima hari, ada Perpres," katanya.
Namun, dia tidak memberi jawaban rinci soal kemungkinan revisi Permendikbud yang sudah dikeluarkannya terkait banyak penolakan yang terjadi.
Mendikbud hanya menjawab bahwa pihaknya akan melakukan dan menyatakan petunjuk teknisnya (juknis) belum disusun.
"Staf-staf dari Kemendikbud dengan Kemenag juga sudah berkoordinasi untuk mengatur petunjuk teknisnya," katanya.
Pantauan perkembangan terakhir soal kebijakan ini, LP Ma'arif NU dalam pernyataan persnya secara tegas menolaknya.
Mantan ketua MK Mahfud MD yang kini pejabat Ketua KAHMI ini juga meminta kebijakan ini ditinjau ulang lagi. Hal yang sama juga diungkapkan Wapres Jusuf Kalla. Dia meminta kebijakan tersebut dievaluasi lagi.
Sekjen PBNU Helmy Faishal Zaini dalam pesan singkatnya yang diterima redaksi TimesIndonesia menyatakan bahwa besar kemungkinan Presiden Jokowi akan meminta kebijakan tersebut ditinjau ulang.
"Sejak kemarin sy sdh berkomunikasi dg istana, terkait FDS. Kita sampaikan hal2 yg menjadi keberatan kita, mengingat sistem pengajaran pendidikan keagamaan (madin) yg selama ini telah berlangsung. Alhamdulillah, baru saja mendapat kepastian informasi dari Menseskab Pramono Anung, yg sdh berkomunikasi dengan Presiden Jokowi. Presiden RI Jokowi telah meminta Mendikbud utk membatalkan FDS. Kita menunggu pengumuman resmi dari Mendikbud ttg pembatalan FDS. Terimakasih atas ikhtiar dan doa semuanya. Demikian, semoga bermanfaat.
Salam". Demikian pesan singkat Helmy yang diterima redaksi TIMES Indonesia, Rabu (14/6/2017).
Sementara itu, Menteri Agama Lukman Hakim Saiffudin di kompleks Istana Negara, mengatakan dia mengaku telah berdiskusi dengan Mendikbud untuk meminta penjelasan utuh soal rencana kebijakan sekolah delapan jam sehari itu.
"Agar tidak disalah pahami oleh masyarakat, khususnya kalangan pondok pesantren, madrasah diniyah yang menganggap bahwa kebijakan ini akan merugikan mereka. Jadi perlu ada sosialisasi lebih masif kalau memang kebijakan ini dilaksanakan," kata Lukman Hakim.
Dia mengatakan, bahwa kepentingan Kemenag adalah soal keberadaan madrasah diniyah. Jangan sampai terkena dampak negatif dari kebijakan "Full day school" ini.
"Tapi justru dalam rangka penguatan, setidak-tidaknya rekognisi, pengakuan terhadap keberadaan madrasah diniyah dan juga memberikan peluang kepada guru-guru agama di madrasah diniyah untuk menambah jam belajarnya, sehingga itu sesuatu yang maslahat bagi madrasah diniyah, bagi pondok pesantren, bagi pendidikan-pendidikan keagamaan yang sifatnya informal dan nonformal itu, bukan malah sebaliknya," katanya.
Ketika ditanya ada kerja sama dengan madrasyah, Lukman Hakim mengatakan penambahan jam belajar hingga jam 3 siang dalam rangka untuk memberikan pengakuan kepada sejumlah madrasah diniyah, pondok pesantren bahwa itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sekolah-sekolah tersebut dalam menerapkan kebijakan ini.
Lukman Hakim meminta perlu sebuah sosialisasi yang masif dengan cara mengundang para "stakeholder", organisasi profesi guru-guru, ormas keagamaan yang mengelola madrasah diniyah untuk diberikan penjelasan yang menyeluruh terkait dengan rencana kebijakan ini. (*)
**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.
Advertisement
| Editor | : Faizal R Arief |
| Publisher | : Sholihin Nur |
| Sumber | : Berbagai Sumber |
