Gubernur Jatim: Saya Pastikan Uang itu Bukan Diambilkan dari Kas Negara

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Gubernur Jawa Timur, Soekarwo menegaskan bahwa uang yang dipakai untuk menyuap atau 'disetorkan' kepada oknum anggota DPRD Jatim itu bukan uang yang diambil dari kas negara.

"Saya pastikan uang itu bukan diambilkan dari kas negara. Tetapi, saya tidak tahu uang itu berasal dari mana. Itu yang masih kita cari tahu dan motifnya apa," tegas Pakde Karwo, begitu akrab disapa, Selasa (6/6/2017).

Dari kasus OTT oleh KPK tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim telah menyiapkan dua pelaksana tugas (Plt) untuk menggantikan posisi Kepala Dinas (Kadis) yang diamankan KPK. "Supaya organisasi tersebut tetap berjalan," katanya.

Diketahui, dua Kadis yang diamankan KPK tersebut diketahui berinisial BH (Kadis Pertanian Provinsi Jatim) dan R (Kadis Peternakan Provinsi Jatim). 

Kini, kedua Kadis tersebut bersama empat orang yakni Ketua Komisi B DPRD Jatim dan staf Sekwan, sudah dibawa KPK ke Jakarta. "Kami masih menunggu rilis dari KPK," katanya.
 
Sementara, menurut Pakde Karwo, pihaknya juga belum tahu apa sebenarnya yang terjadi. "Saya sudah kerap kali mengingatkan. Tidak boleh berjalan sendiri dan melakukan koordinasi di luar kedinasan dengan lembaga lain termasuk legislatif. Tapi masih saja ada," katanya.

Diketahui, KPK telah menyegel ruangan Ketua Komisi B DPRD Jatim pada 5 Juni 2017 siang. Saat itu, KPK mengamankan tiga staf DPRD Jatim untuk dimintai keterangan di Mapolda Jatim.

Selasa (6/6/2017) pagi, dikabarkan KPK telah membawa enam orang ke Jakarta lewat bandara Juanda Surabaya. Mereka adalah MB (Ketua Komisi B), BH (Kadis Pertanian Provinsi Jatim), R (Kadis Peternakan Provinsi Jatim), RA (staf DPRD Jatim), S (staf DPRD Jatim), dan ABR. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement