Peristiwa Daerah

HMI Jatim: BUMD Harus Mampu Jadi Pelopor Sejahterakan Rakyat

Rabu, 31 Mei 2017 - 22:52 | 63.35k
Suasana diskusi Bidang PTKP Badko HMI Jawa Timur melalui Jatim Inisiatif Forum, di Cafe Pondok PETA, Tulungagung, Rabu (31/5/2017). (Foto: Istimewa)
Suasana diskusi Bidang PTKP Badko HMI Jawa Timur melalui Jatim Inisiatif Forum, di Cafe Pondok PETA, Tulungagung, Rabu (31/5/2017). (Foto: Istimewa)

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan salah satu alat pemerintah daerah untuk menyejahterakan rakyat.

Pasalnya, secara tidak langsung lembaga ini mampu menggerakkan roda perekonomian rakyat.

Modal yang disuntikkan pemerintah daerah melalui APBD, dapat “diputar” sehingga menghasilkan profit dan mampu menyumbang APBD, tentu hal ini sangat menguntungkan Negara.

Hal ini merupakan hasil yang didapatkan dalam diskusi "Peran Pemuda dalam Merebut Masa Depan Jatim dengan Fokus Tema BUMD Membantu Ataukah Membebani Negara" yang digelar oleh Bidang PTKP Badko HMI Jawa Timur melalui Jatim Inisiatif Forum, di Cafe Pondok PETA, Tulungagung, Rabu (31/5/2017). 

HMIDYau9.jpg

"Sehingga prinsip otonomi daerah dapat benar-benar terealisasi. Namun, pada kenyataannya sampai saat ini, banyak BUMD yang berjalan stagnan, belum memberikan manfaat secara profit pada keuangan daerah," kata Ketua Umum Badko HMI Jatim, Darmawan Puteratama. 

Sementara itu, Praktisi BMT, Suprinho, menjelaskan, kebanyakan BUMD tidak dikelola secara professional dan hanya menjadi alat politik penguasa.

Dia menyontohkan  BUMD di Tulungagung. Ketika ada lelang atau tender di daerah justru lebih banyak dikerjakan oleh perusahaan swasta.

"Pada praktiknya dalam mengerjakan pekerjaan hasilnya sangat jauh dari kata memuaskan," kata dia.

Pengamat BUMDes dan BUMD, Bakti Riza Hidayat, menambahkan, pemerintah daerah saat ini tidak hanya memiliki BUMD, tetapi juga BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) sesuai dengan UU tentang Desa. 

"Dengan adanya dana desa yang turun ke desa-desa sejumlah kurang lebih 1,2 Miliar, pemerintah desa yang tidak setiap tahun mempu menghabiskan anggaran sebesar itu akan lebih baik bila memiliki BUMDes sehingga sisa anggaran tersebut dapat dikelola," tegas dia. 

Hadir sebagai narasumber pada diskusi ini Ketua DPD KNPI Tulungagung Mustopa, Praktisi BMT Tulungagung Suprihno, M.Pd, dan Pengamat BUMD/DES Bakti Riza Hidayat, SH.,C.LA. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement



Editor : Yatimul Ainun
Publisher : Sholihin Nur

TERBARU

Togamas - togamas.com

INDONESIA POSITIF

KOPI TIMES