Raih WTP Empat Kali, Bupati Tantri Diminta Sambutan

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Pemerintah Kabupaten Probolinggo kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), atas Laporan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2016, Jumat (26/5/2017).

Dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD ini, diterima  Bupati P. Tantriana Sari dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo, Musayib Nahrawi dari Kepala BPK Perwakilan Jawa Timur Novian Herodwijanto, di Kantor BPK Perwakilan Jawa Timur, Sidoarjo. Prestasi ini merupakan yang keempat berturut-turut sejak LKPD tahun 2013.  

Prestasi tahun ini semakin istimewa karena Bupati Tantri diberi amanah menyampaikan sambutan mewakili para kepala daerah yang hadir sore itu.

Dalam sambutannya, Bupati Tantri menjelaskan bahwa ini adalah hasil dari kerja keras dan sinergitas semua pihak di Kabupaten Probolinggo. Bupati Tantri menyampaikan, opini WTP ini menjadi penting, karena sesuai dengan visi dan misi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel. 

Pada kesempatan tersebut, bupati juga berterima kasih atas komitmen bersama semua pihak di Kabupaten Probolinggo dalam meraih WTP untuk yang keempat kalinya ini. Termasuk juga hubungan baik BPK dengan Pemkab Probolinggo yang menurutnya cukup komunikatif dan solutif. 

Selain Kabupaten Probolinggo, ada 7 (tujuh) daerah yang hari itu juga menerima LHP dan mendapatkan opini WTP. Yaitu Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Jombang, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Tuban dan Kabupaten Situbondo.

Sementara itu Kepala BPK Perwakilan Jawa Timur Novian Herodwijanto dalam sambutannya, menyampaikan apresiasi kepada daerah yang telah menyerahkan laporan keuangannya tepat waktu sehingga lebih dulu dapat menerima LHP sore itu.

Novian menambahkan, daerah yang meraih Opini WTP dapat menyelaraskan opini tersebut dengan akselerasi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerahnya. Dengan demikian, hasil pemeriksaan BPK dapat memberikan manfaat bagi upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah daerah. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement