TIMESINDONESIA, JAKARTA – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memutuskan meningkatkan status dugaan kartel bawang putih dari penelitian menjadi penyelidikan setelah digelar hasil penelitian oleh investigator dalam sebuah rapat pada Selasa (23/5).
"Hasil penelitian menunjukkan fakta ada dugaan pengaturan distribusi bawang putih oleh beberapa pelaku usaha yang menguasai pasar hingga 50 persen," kata Ketua KPPU Syarkawi Rauf melalui sebuah pernyataan pers di Jakarta, Selasa (23/5).
Syarkawi mengatakan terdapat pengaturan distribusi bawang putih mulai dari proses impor hingga distribusi. KPPU menduga pengaturan pasokan impor dilakukan melalui dua pintu masuk utama impor bawang putih di Indonesia, yaitu Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dan Pelabuhan Belawan Medan.
"Pengaturan pasokan impor itu telah mengakibatkan harga jual di pasaran mengalami kenaikan," ujarnya.
Menurut Syarkawi, volume impor bawang putih melalui Pelabuhan Tanjung Perak mencapai 94 persen, sedangkan sisanya melalui Pelabuhan Tanjung Belawan.
Diduga terdapat lima kelompok pelaku usaha yang menguasai impor bawang putih di Pelabuhan Tanjung Perak dan satu kelompok menguasai Pelabuhan Belawan.
Indonesia mengimpor sekitar 97 persen kebutuhan bawang putih. Bawang putih yang dihasilkan petani dalam negeri hanya sekitar tiga persen.
"Impor bawang putih hampir semuanya berasal dari China," jelas Syarkawi.
Syarkawi mengatakan KPPU akan segera berkoordinasi dengan Tim Satuan Tugas Pangan Polri terkait penyelidikan dugaan kartel bawang putih tersebut. (*)
**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.
Advertisement
| Editor | : Faizal R Arief |
| Publisher | : Rizal Dani |
| Sumber | : Berbagai Sumber |
