TIMESINDONESIA, JAKARTA – Paham radikalisme bisa menjangkiti siapapun, termasuk dosen dan mahasiswa. Untuk itu, pimpinan perguruan tinggi dituntut bisa mendeteksi masuknya paham radikalisme di lingkungan kampus.
Menurut Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti) Muhammad Nasir, pimpinan perguruan tinggi memiliki tanggung jawab dalam menangkal radikalisme yang masuk ke kampus.
Pihaknya pun telah menyiapkan regulasi untuk memperkuat langkah anti radikalisme, termasuk memberikan sanksi.
"Untuk antisipasi, kami bersama kementerian-kementerian lain sedang menyiapkan regulasi untuk menguatkan langkah antiradikalisme," kata Nasir saat memberikan kuliah umum di Universitas Negeri Semarang, beberapa waktu lalu, dikutip dari Antara.
Salah satu langkahnya melalui kurikulum perkuliahan wawasan kebangsaaan dan bela negara.
"Wawasan Kebangsaan berisi mengenai empat pilar kebangsaan, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika," ucap mantan Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang ini.
Selain itu, perguruan-perguruan tinggi di Indonesia telah bekerjasama dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) untuk membasmi radikalisme di kampus.
Perguruan tinggi, menurut Kepala BNPT, Komjen Pol Suhardi Alius,
merupakan wadah pendidikan yang menjadi pusat persemaian calon tunas bangsa generasi penerus yang harus steril dari hal-hal negatif,seperti radikalisme dan narkoba.
"Kami secara aktif dan masif melaksanakan ini dengan Kemenristek Dikti. Ke depan juga dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan," ucap Suhardi.
Dia mengajak seluruh civitas akademika peduli dengan memahami dinamika di kampus dalam rangka deteksi radikalisme sejak dini. (*)
**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.
Advertisement
| Editor | : Wahyu Nurdiyanto |
| Publisher | : Ahmad Sukmana |
