Pangdam XIII/Merdeka Wacanakan Tiga Pilar Desa di Satu Atap

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Pangdam XIII/Merdeka, Mayjen Ganip Warsito menyatakan jika upaya menjaga dan meningkatkan stabilitas serta ketahanan, harus dipelihara dengan memelihara sinergitas antar komponen masyarakat - dimulai dari level terendah yakni desa.

Untuk itu, Ganip Warsito menggagas terobosan 'Tiga Pilar Desa' (TPD) untuk berkantor bersama. Konsep ini menghadirkan tiga elemen penting desa di dalam satu kantor pelayanan.

"Yaitu terdiri dari Bintara Pembina Desa (Babinsa) dari unsur Satuan Komando Kewilayahan (Satkowil) TNI AD, Bhayangkara Pembina Kamtibmas (Babinkamtibmas) dari unsur Polri dan kepala desa dari unsur pemerintah daerah," ungkap jenderal bintang dua tersebut.

Ia meyakini langkah nyata sinergitas TPD ini tidaklah mudah mengingat keterbatasan masing-masing pihak. Menurutnya, tidak jarang kehadiran TPD justru hanya sebagai 'pemadam kebakaran'. "Karena hanya sempat bertemu apabila ada permasalahan yang sudah terjadi," ungkapnya.

Selain itu kurangnya personel pun membuat TPD memiliki tanggungjawab lebih dari dua desa, permasalahan ini sering terjadi pada Babinsa (Koramil) dan Babinkamtibmas (Polsek). Tidak adanya dukungan sarana transportasi untuk Babinsa, Babinkamtibmas dan kepala desa juga menjadi permasalahan tersendiri.

"Sarana transportasi ini tentunya harus disesuaikan dengan tipoligi masing-masing wilayah. Apabila wilayah desa merupakan wilayah perairan, maka permasalahan sarana transportasi akan semakin sulit karena harus menggunakan transportasi air," ungkap Warsito.

Menurutnya, diperlukan langkah nyata untuk menjamin peran dan fungsi TPD untuk selalu hadir di tengah-tengah di wilayah masyarakat. Salah satunya dengan membangun kantor bersama. "Langkah ini merupakan salah satu solusi untuk menghadirkan negara untuk melayani dan melindungi rakyatnya," sambungnya.

Ide ini sendiri didasarkan pada Perpres Nomor 2/2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019. Khususnya tentang agenda prioritas nasional, yang kemudian lebih dikenal dengan Nawacita. 

"Dua poin dalam Nawacita menyebutkan, menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga Indonesia dan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan," imbuh pangdam.

Perwira tinggi TNI AD tersebut menambahkan jika optimalisasi TPD di wilayah merupakan suatu keniscayaan. Terlebih TPD bisa menjadi salah satu solusi untuk mewujudkan stabilitas daerah agar tercipta suasana yang aman, damai dan kondusif. Dengan begitu diharapkan pembangunan di seluruh pelosok negeri bisa berjalan lancar.

Implementasi kantor bersama TPD ini nantinya bisa diterapkan di tiap kabupaten dengan tetap memperhatikan skala prioritas. "Maka kedua poin agenda prioritas pemerintah, yang ada di dalam Nawacita, apa yang diharapkan pemerintah pasti dapat terwujud," tutupnya. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement