Anas Incar Bantuan Penguatan Birokrasi Jepang Masuk Banyuwangi

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, dalam kunjungannya menjadi pembicara di Forum Tingkat Tinggi (High Level Forum) Leadership Enhancement and Administrative Development for Innovative Governance in Asia (Leading) di Tokyo, Jepang, berusaha menarik bantuan penguatan birokrasi Negeri Matahari Terbit itu, masuk ke Kabupaten Banyuwangi.

”Jepang berminat membantu daerah-daerah di Indonesia terkait penguatan kapasitas birokrasi. Mereka selama ini kan banyak bantu Indonesia di bidang infrastruktur, nah sekarang mulai berminat bantu di reformasi birokrasi,” ujar Anas, Rabu (26/4/2017).

Acara yang digelar Japan International Cooperation Agency (JICA) dan The National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS) tersebut dimanfaatkan Anas untuk menjalin kemitraan antara Banyuwangi dan publik global, terutama Jepang.

Di sela-sela acara yang digelar selama dua hari, Selasa dan Rabu (25 dan 26 April) itu, Anas bertemu dengan Presiden GRIPS Akihiko Tanaka dan Wakil Presiden GRIPS Kiyotaka Yokomichi.

”Kami paparkan beberapa pembenahan yang dilakukan Banyuwangi seperti program Smart Kampung dan tantangan-tantangan ke depan. Selama ini Banyuwangi didampingi beberapa lembaga luar negeri untuk penguatan birokrasi seperti dari Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) Jerman. Jika Jepang nanti membantu, tentu akan sangat berarti bagi Banyuwangi,” tambah Anas.

Sementara itu, Sekjen Kementerian Desa, Transmigrasi, dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Anwar Sanusi yang ikut dalam forum di Jepang mengatakan, Banyuwangi adalah salah satu potret keberhasilan dalam menjalankan pengelolaan pemerintahan yang mendorong peningkatan kepuasan serta kesejahteraan publik.

”Keberhasilan ini salah satunya karena faktor leadership dengan berpijak pada kekuatan dan kearifan potensi lokal. Karenanya, GRIPS memilih Banyuwangi sebagai model yang baik,” kata Anwar.

Dia mencontohkan inisiatif Banyuwangi dalam pengelolaan pembangunan desa melalui sistem e-village budgeting dan e-monitoring system. Dalam sistem tersebut, perencanaan hingga pelaporan di tingkat desa terintegrasi dalam sebuah sistem, sehingga tidak bisa ada intervensi program pembangunan di tengah jalan.

Pengawasan juga dilakukan melalui sistem lengkap dengan titik koordinat dan gambar perkembangan proyek pembangunan, sehingga menutup celah adanya proyek ganda atau fiktif.

”Banyak pembelajaran dari Banyuwangi seperti pengelolaan dana desa yg transparan dan akuntabel. Selain itu ekspansi masif teknologi informasi ke desa-desa juga contoh baik,” pungkas Anwar.(*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement