Banyuwangi Jadi Percontohan Kelola Keuangan bagi 50 Kabupaten dan Kota

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI menggelar bimbingan teknis (bimtek) best practise di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, yang dinilai merupakan salah satu dari daerah yang telah berhasil mengelola keuangannya.

Hal itu juga terkait target Kemenkeu akan ada 200 daerah dengan predikat rating pengelolaan keuangan daerah yang meningkat tahun ini.

Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah Direktorat Jenderal Perimbangan Kemenkeu RI, Lisbon Sirait, mengatakan saat ini ada 400 daerah di Indonesia yang pengelolaan keuangannya memiliki rating C minus.

Kemenkeu pun berupaya meningkatkan predikat daerah-daerah tersebut menjadi lebih baik dalam dua tahun mendatang.

“Salah satu caranya memberikan best practise langsung dari daerah-daerah yang sudah baik pengelolaannya, salah satunya Banyuwangi. Ibu Menteri Sri Mulyani sendiri yang meminta langsung agar apa yang dilakukan Banyuwangi bisa dikloning oleh daerah-daerah lain di Indonesia,” kata Lisbon, Rabu (26/4/2017).

Sebanyak 100 pejabat bidang keuangan dari 50 kota/kabupaten se-Indonesia dibawa Kemenkeu untuk belajar langsung tentang pengelolaan keuangan di Banyuwangi.

Selama dua hari, mereka yang terdiri dari Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset itu melihat kekreativitasan pengelolaan keuangan daerah ala Banyuwangi.

“Karena kami yakin anggaran daerah pasti tidak akan pernah cukup untuk membiayai semua program, buktinya banyak daerah yang terus meloby ke Kemenkeu untuk ditambah dana alokasi khususnya (DAK). Jadi daerah harus pintar mencari cara lain untuk maju selama tidak melanggar peraturan, seperti yang dilakukan Banyuwangi,” bebernya.

Sementara itu, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas yang sedang melaksanakan tugas di Tokyo, Jepang, menyampaikan ucapa terimakasih pada Kemenkeu dalam acara tersebut melalui panggilan video.

“Semoga Banyuwangi bisa memberikan informasi yang bermanfaat bagi kemajuan semua daerah di Indonesia. Dan yang pasti, ini penting juga bagi kami untuk bisa saling sharing program dengan 50 daerah lainnya, karena kami juga masih banyak kekurangan di bidang lain” ujar Anas.

Dalam kesempatan itu, Anas menjelaskan dalam pengelolaan keuangan Banyuwangi telah mengintegrasikan mulai perencanaan, tata kelola, hingga evaluasi keuangan daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi.

”Dan ini tidak hanya pada level kabupaten, tapi juga ke desa dengan e-village budgeting dan e-monitoring system. Jadi tidak lagi ada yang bisa memaksakan penggunaan anggaran pembangunan bila usulannya tidak melewati mekanisme perencanaan terlebih dahulu dari tingkat bawah, dari level desa,” pungkas Anas.(*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement