Peristiwa Daerah

Politisi PKB: Serapan Anggaran Harus Lebih Merakyat

Selasa, 25 April 2017 - 21:33 | 27.17k
KH. Hamid Ali Munir. Ketua Pansus LKPJ. (Foto: Ach. Qusyairi Nurullah/TIMESIndonesia)
KH. Hamid Ali Munir. Ketua Pansus LKPJ. (Foto: Ach. Qusyairi Nurullah/TIMESIndonesia)

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), DPRD Sumenep, Jawa Timur, KH. Hamid Ali Munir menilai Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati KH. Busyro Karim tahun 2016,  tidak ada kejanggalan.

Hamid menjelaskan, hasil Pansus LKPJ menyebutkan pelaksanaan program hanya dinilai kurang efektif dan perlu dimaksimalkan agar peruntukan terhadap program yang dijalankan untuk kepentingan rakyat bisa lebih luas manfaatnya dan lebih terasa.

“Tidak ada temuan apa-apa. Jadi kita melakukan pansus LKPJ itu karena ingin melakukan suatu perbaikan artinya dalam rangka untuk perbaikan ke depan. Rekomendasi yang dilakukan untuk LKPJ tahun 2016 ini dalam rangka perbaikan pelaksanaan tahun 2017,” kata Hamid, saat ditemui Kantor DPRD Sumenep, Selasa (25/4/2017).

Menurut  Hamid, bupati sudah memiliki program untuk membanangun wira usaha muda kreatif untuk menumbuhkan ekonomi kerakyatan. Program tersebut kami dorong agar dilakukan semaksimal mungkin.

“Bentuk dukungan kami, dengan melakukan pengawasan yang berbasis data. Tentu kami ingin program itu lebih maksimal lagi dijalankan ditahun 2017 ini,” paparnya.

Masih menurut Hamid, pemerintah harus meminimalisir belanja pegawai dan di fokuskan pada belanja kerakyatan.

“Belanja untuk program itu harus lebih tinggi ketimbang belanja pegawai. Belanja langsung dan tidak langsung itu harus sesuaikan dengan target program yang ingin di capai. Ini rekomendasi kami untuk kemajuan sumenep ke depan,” harapnya di depan wartawan. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement



Editor : Wahyu Nurdiyanto
Publisher : Rizal Dani

TERBARU

Togamas - togamas.com

INDONESIA POSITIF

KOPI TIMES