Dewan Pakar Golkar: Taati Aturan Partai, Kurang Elok Wacanakan Munaslub

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Wacana Musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) Partai Golkar mulai kembali menggelinding. Wacana tersebut muncul dari individu pengurus Golkar sendiri setelah Ketua Umum DPP Partai Golkar, Setya Novanto terendus dan sedang dibidik oleh KPK soal kasus e-KTP.

Wacana Munaslub Golkar itu 'dilempar' ke publik oleh Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Partai Golkar Yorrys Raweyai, Senin (24/4/2017).

Dewan Pakar Bidang Polhukam, Najib Salim Attamimi, saat diminta komentar soal wacana tersebut ia menanggapinya dengan sangat dingin.

"Saat ini memang sudah zaman era kebebasan pers. Siapapun boleh berpendapat dan menyampaikan gagasan dan 'melempar' wacananya ke publik. Namun, jika yang diwacanakan soal partai, sebaiknya diputuskan di internal partai terlebih dulu," jelas Najib Salim Attamimi, saat ditanya soal sikapnya atas wacana Munaslub.

Jika wacana itu memang benar dilempar dan dimunculkan oleh Yorrys, jelas sikap demikian itu kurang elok. Karena belum menjadi bahasan di internal partai Golkar sendiri.

"Seharusnya, terlebih dahulu harus dibicarakan di internal partai. Baru setelah dibicarakan di partai, silahkan disampaikan ke publik," katanya.

Diketahui, Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Partai Golkar Yorrys Raweyai, Partai Golkar sepertinya bakal kembali bergejolak. Kalangan internal partai pimpinan Setya Novanto itu sudah mulai mewacanakan penyelenggaraan musyawarah nasional luar biasa (Mumaslub).

Wacana Munaslub dimunculkan setelah Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto dicekal bepergian ke luar negeri selama enam bulan terkait kasus korupsi e-KTP.

"Ketum itu hampir pasti menjadi tersangka dengan kasus ini (e-KTP). Kita harus pahami, sekarang sudah pencekalan, bagaimana Golkar harus mengambil sikap proaktif untuk menyelesaikan ini demi parpol. Parpol yang perlu kita selamatkan," tgas Yorrys Raweyai.

Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) DPP Partai Golkar itu menegaskan, bahwa upaya menggelar Munaslub tidak akan sulit. Sebab, sudah ada pelanggaran yang dibuat Ketua Umum DPP Partai Golkar, Setya Novanto.

"Partai Golkar itu partai besar. Jika semua pengurus berpendapat sesuai selaranya sendiri, maka jadi apa Partai Golkar nantinya. Setidaknya, Pengurus DPP harus tahu tata cara dan apa yang harus disampaikan ke publik. Ini bukan mau menutupi ke publik. Tapi apapun ada mekanismenya," tegas Najib.

Saat ini beber Najib, ada beberapa hal yang lebih penting dibahas bagi pengurus DPP Partai Golkar. Ada Pengurus Harian DPP Partai Golkar, Nurdin Halid, yang dipercaya DPP Partai Golkar untuk menjabat sebagai Pelaksana tugas (Plt) di Sulawesi Selatan. Hal tersebut yang harus dibahas di internal partai.

"Kepercayaan DPP Partai Golkar kepada Nurdin Halid, harus dijalankan dengan baik dan benar. Kepercayaan itu adalah tugas besar bagi Nurdin Halid. Dia harus fokus dan dan jabatan di DPP harus diurus siapa yang akan mengisi jabatan kosong tersebut. Hal tersebut yang sangat urgent," katanya..

Pengurus DPP Partai Golkar katanya, harus tetap jeli dan peka dengan apa yang harus diutamakan untuk segera dilakukan dan dijalankan sesuai mekanisme partai.

"Jika memang itu benar disampaikan atau diwacanakan oleh pengurus sendiri (Yorrys) menurut saya kurang elok. Seharusnya harus mengikuti mekanisme partai," harapnya.

Mekanisme yang ada di partai katanya, harus diikuti semua pengurus. "Yang terpenting oleh pengurus, bagaimana Nurdin Halid itu harus fokus ke jabatan Plt-nya. Dan jabatan di DPP harus segera diselesaikan. Itu lebih penting daripada mewacanakan hal yang belum dibahas sesuai mekanisme partai," katanya.(*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement