Indikator
  • USD → IDR Jual: 13,291 • USD → IDR Beli: 13,305
  • EUR → IDR Jual: 14,951 • EUR → IDR Beli: 14,971
  • HKD → IDR Jual: 1,707 • HKD → IDR Beli: 1,709
  • JPY → IDR Jual: 120 • JPY → IDR Beli: 120
  • AUD → IDR Jual: 9,958 • AUD → IDR Beli: 9,973
  • SGD → IDR Jual: 9,576 • SGD → IDR Beli: 9,593
  • Emas Jual → 548,000 • Emas Beli → 532,000
  • Perak Jual → 10,500
  • Update Tanggal 23-05-2017

Ini Tahapan Pilkada Bangkalan yang Dinilai Rawan Konflik

Home / Politik / Ini Tahapan Pilkada Bangkalan yang Dinilai Rawan Konflik
Ini Tahapan Pilkada Bangkalan yang Dinilai Rawan Konflik Ketua KPUD Bangkalan Fauzan Jakfar usai menggelar audiensi di Mapolres Bangkalan. (foto: Doni Heriyanto/TIMES Indonesia)

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak akan berlangsung pada tahun 2018 mendatang. Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Bangkalan mulai melakukan persiapan. 

"Sehubungan dengan Pilkada serentak yang semakin dekat, kami melakukan kordinasi dengan pihak kepolisian," jelas Ketua KPUD Bangkalan,  Fauzan Jakfar,  usai menggelar audiensi di Mapolres Bangkalan, Jum'at (21/4/2017).

Topik pembahasan dalam audiensi dengan Polres Bangkalan yakni terkait anggaran, persiapan yang telah dilakukan, dan pemetaan proses tahapan yang dinilai berpotensi terjadinya konflik.

"Tahapan yang rawan konflik
 seperti pemutaakhiran data pemilih,  pencalonan, rekrutmen perangkat di bawah dan rekapitulasi penghitungan surat suara," imbuhnya. 

Minimal sambung Fauzan, penyampaian potensi konflik itu bisa diantisipasi bersama terutama pada aspek keamanan. Harapannya, segala tahapan yang akan dimulai bulan Agustus mendatang bisa berjalan maksimal.

"KPU pusat sudah menetapkan Pilkada serentak digelar tanggal 27 Juni 2018," jelas Fauzan. 

Sementara itu,  Kapolres Bangkalan AKBP Anissullah M Ridha mengatakan kedatangan para komisioner KPU dalam rangka audiensi dan kordinasi menjelang pilkada serentak yang akan digelar pada tahun 2018 mendatang. 

"Bahasan dalam audiensi tentang apa saja yang bisa kita kerjakan bersama-sama," ucapnya. 

Menurutnya, berdasarkan data dari KPUD permasalahan yang harus segera dituntaskan yakni terkait daftar pemilih tetap (DPT). Sebab,  sampai saat ini terdapat 250 ribu pemilih belum memiliki KTP. 

"Kami akan medorong Dispenduk untuk segera menyelesaikan masalah ini.  Karena kalau pakai surat keterangan sangat rawan disalahgunakan, " tandasnya.(*)

Berita Terkait

Komentar

Top
Tim.my.id Wawanita.com satriamedia.com